Barsela24news, Lombok Timur - 24 Februari 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi etalase kebijakan nasional pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun kualitas generasi, justru tersandung ironi di tingkat lokal. Di TK Negeri Pembina 01 Sakra Timur, anak-anak usia dini dilaporkan menerima apel busuk, lembek, menghitam, dan berair—menu yang disuplai oleh Dapur Yoza Lepak Timur, milik anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Golkar berinisial YA.
Rekaman video dan foto yang beredar memperlihatkan buah yang secara kasat mata tak layak konsumsi. Teksturnya lembek, bagian dalamnya menghitam, dan mengeluarkan air saat ditekan. Bagi para wali murid, ini bukan sekadar soal kualitas buah. Ini menyentuh isu paling sensitif: keselamatan anak.
“Mustahil tanpa disengaja beli buah rusak. Sebelum dipacking pasti dipegang, dibersihkan. Masa tidak diperiksa? Ini bukan kelalaian kecil,” ujar salah seorang wali murid dengan nada geram.
Wali murid lain lebih tegas. “Ini anak TK. Fisiknya belum kuat. Kalau sampai berdampak ke kesehatan, siapa yang tanggung jawab?”
Kemarahan publik bukan hanya tertuju pada dapur penyedia, tetapi juga pada sistem pengawasan yang dinilai longgar. Pertanyaan publik mencuat: di mana kontrol kualitas sebelum makanan didistribusikan ke sekolah?
"FKKM NTB: Ini Bukan Teknis, Ini Soal Mens Rea"
Ketua Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB), Pahri Rahman, melontarkan kritik keras. Ia menyebut kasus ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan problem etik dan potensi kesadaran atas risiko (mens rea) yang tak boleh diabaikan.
“Kalau setelah dibuka ternyata banyak yang rusak, artinya ada pengetahuan tentang kerusakan itu. Pertanyaannya: kenapa tetap sempat tersalurkan? Dalam hukum, itu bukan lagi kelalaian murni. Publik berhak bertanya ada atau tidaknya kesadaran atas risiko yang dibiarkan,” tegas Pahri.
Menurutnya, dalam manajemen pangan publik, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) adalah harga mati. Setiap indikasi kerusakan harus dihentikan di titik distribusi. Bukan dibiarkan lolos hingga dikonsumsi anak usia dini.
“Program negara jangan direduksi jadi proyek biasa. Kalau dapur tidak mampu menjaga standar mutu, tutup. Ini bukan uji coba, ini soal anak-anak,” serangnya.
Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan SPPG dan Koordinator Wilayah Lombok Timur, terutama di tengah bulan puasa ketika sorotan publik terhadap menu MBG meningkat tajam di media sosial.
“Kalau medsos sudah ramai mempersoalkan kualitas menu, berarti alarm sosial sudah berbunyi. Pengawasan tidak boleh tidur,” sindirnya.
"Diseret ke DPRD, Isu Konflik Kepentingan Menguat"
Karena pengelola dapur adalah anggota DPRD aktif, FKKM NTB memastikan akan menggelar hearing resmi di kantor DPRD Lombok Timur. Pahri menilai posisi sebagai wakil rakyat justru menuntut standar etik lebih tinggi.
“Kalau anggota DPRD ikut kelola dapur program publik, standar moralnya harus dua kali lipat. Jangan sampai publik melihat ada konflik kepentingan atau pembiaran struktural,” katanya.
Isu ini pun melebar dari sekadar apel busuk menjadi pertaruhan integritas lembaga.
" Klarifikasi YA: Supplier Siap Ganti, Tapi
Dalam klarifikasinya melalui WhatsApp, YA menyebut secara kasat mata apel terlihat baik dari luar. Namun setelah dibuka, banyak yang rusak. Pihak supplier disebut siap mengganti dan menarik seluruh apel yang bermasalah.
Namun bagi Pahri Rahman, penjelasan itu justru memperdalam persoalan.
“Kalau diketahui rusak setelah dibuka, berarti ada momen evaluasi sebelum distribusi. Kenapa tidak dihentikan saat itu? Jangan sampai publik menilai ada pembiaran sadar. Ini yang berbahaya,” ujarnya tajam.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pelaksanaan MBG di daerah. Di tengah narasi besar pembangunan generasi unggul, publik Lombok Timur tidak menuntut retorika. Mereka hanya meminta hal paling mendasar: makanan yang layak, aman, dan bermartabat untuk anak-anak mereka.
Jika apel busuk saja bisa lolos, publik berhak bertanya—apa lagi yang luput dari pengawasan,''ucapnya.
Laporan : RY
