Barsela24news.com, Sumbawa Barat - Rabu 25 Februari 2026 | Banjir bandang yang menerjang Desa Mataiyang baru-baru ini seharusnya tidak dibaca semata-mata sebagai peristiwa alam. Hujan deras memang menjadi pemicu. Namun dalam tata kelola lingkungan dampak sebesar itu biasanya jarang berdiri tanpa konteks.
Desa Mataiyang yang berada di kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai kawasan perbukitan hijau dan "Desa di Atas Awan" kini menghadapi kenyataan bahwa daya dukung alamnya diduga melemah. Mulai dari Isu penebangan liar di kawasan Hulu bukan lagi menjadi sesuatu percakapan yang baru. Namun hal tersebut telah lama beredar dalam ruang publik, meski belum seluruhnya diuji melalui proses hukum yang transparan.
Di titik inilah persoalan bergeser dari sekedar hidrologi menuju kepemimpinan.
Pengelolaan hutan bukan hanya menjadi tugas teknis petugas lapangan saja. Namun tanggung jawab struktural yang berlapis mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga keberanian dalam mengambil satu tindakan yang tegas. Dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, rantai tanggung jawab itu sudah jelas, bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah bagian dari mandat konstitusional.
Saat ini bencana banjir yang di hadapi di Desa Mataiyang menjadi ujian serius atas konsistensi mandat tersebut.
Jika benar terdapat aktivitas ilegal di kawasan hutan pegunungan di sekitar Desa Mataiyang, maka publik berhak menuntut penjelasan terbuka. Berapa kali operasi dilakukan? Berapa kasus yang sudah diproses? Dan Sejauh mana hasil yang diumumkan kepada masyarakat? Sebab pada dasarnya Transparansi bukan sekadar pilihan komunikasi, melainkan kewajiban moral.
Kita tidak sedang mencari kambing hitam. Namun dalam setiap kerusakan yang berulang, selalu ada pola yang perlu dievaluasi. Sejarah di banyak daerah menunjukkan, degradasi hutan jarang terjadi secara tiba-tiba namun perlahan berlangsung di bawah radar, kadang dalam pembiaran administratif, kadang pula terselip dalam kompromi yang tak pernah diumumkan.
Editorial ini tidak menuding individu atau institusi tertentu. Namun kami menegaskan bahwa, legitimasi kepemimpinan diuji bukan hanya saat situasi tenang saja, melainkan ketika risiko yang muncul ke permukaan.
Banjir adalah bahasa alam yang lugas dan tidak bernegosiasi dengan kalender politik, tidak pula tunduk pada retorika. Tapi, ketika air turun membawa lumpur, yang ikut diuji bukan hanya kekuatan tanggul, tetapi juga kekuatan komitmen.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik. Audit menyeluruh kawasan hulu, penguatan pengawasan terpadu, serta keterbukaan data penindakan harus menjadi prioritas. Tanpa langkah yang konkret, maka setiap pernyataan keprihatinan hanya akan terdengar sebagai gema di ruang kosong.
Dan pada akhirnya, tanggung jawab tidak bisa dialirkan seperti air. Tetapi kata tersebut adalah sesuatu hal yang harus dipegang, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Dan publik akan selalu mengingat, bagaimana para pemimpin merespons ketika ujian itu telah datang.
Oleh: Danang
