Selong, Lombok Timur - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur meluapkan kekecewaannya terhadap jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Lombok Timur. Kekecewaan ini memuncak setelah rapat dengar pendapat (hearing) yang membahas isu-isu strategis desa hanya dihadiri oleh perwakilan setingkat Kepala Bidang (Kabid), bukan pengambil kebijakan utama.
Ketua FKKD Lombok Timur KHairul Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam mengawal hak-hak desa. Ia merasa para pejabat utama seperti Kepala Dinas dan Kepala Badan (Kaban) seolah meremehkan persoalan krusial yang tengah dihadapi pemerintah desa.
"Hari ini harus kita gas full. Kasihan eksekutif ini main-main saja sama kita. Mestinya pejabat yang hadir, tapi sekarang diwakili kabid-kabid. Kasihan mereka jadi sasaran, padahal kita butuh kepastian dari pemangku kebijakan," tegasnya dengan nada bicara tinggi Jum'at (30/1/2026).
Dalam persoalan itu, Ia membawa beberapa poin utama yang menjadi tuntutan keras FKKD, seperti Kepastian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). FKKD menuntut kejelasan jadwal Pelaksanaan Pilkades. Mereka membandingkan dengan Lombok Tengah yang bisa terlaksana, sementara di Lombok Timur masih belum menemui titik terang.
Selain itu, Kejelasan pesanggon bagi perangkat desa yang dinilai belum jelas dan Keterlambatan Penghasilan Tetap (Siltap) yang merupakan hak wajib setiap bulan sering terlambat. Padahal, Siltap bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditransfer pusat. Hingga tanggal 29 Januari 2026 Siltap dilaporkan belum juga masuk ke rekening desa.
"Siltap ini hak wajib, bukan mau-maunya BPKAD. Kami khawatir Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak tahu kondisi di bawah karena ulah pembantu-pembantunya ini," tambahnya.
Ia menagaskan, FKKD telah memberikan peringatan keras. Jika pada hari Senin mendatang para pejabat utama kembali absen, mereka mengancam akan mengerahkan massa untuk aksi demonstrasi besar-besaran.
"Kalau Senin besok tidak ada kepastian dan pejabat utama tidak hadir, kita akan demo. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama," pungkasnya.
Menanggapi tensi tinggi tersebut, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Abdul Halid S.P M.Inov memutuskan untuk menunda rapat hingga Senin mendatang. Langkah ini diambil agar pertemuan lebih efektif dan dihadiri langsung oleh Kepala BPKAD serta Kepala Dinas PMD.
"Rekan-rekan FKKD ingin mendengar langsung dari pemangkunya, bukan bawahan. Agar strategis, rapat kita tunda sampai Senin agar Pak Sekda, Kadis, dan Kaban bisa hadir tanpa diwakili," ujar Wakil Ketua DPRD.
Ia berjanji pada pertemuan mendatang, akan memastikan para stakeholder terkait hadir dalam jadwal ulang tersebut.
"Ini semua sudah kita layangkan surat undangan. Tapi yang hadir hanya Bawahan dari kadis," tutupnya
Laporan: Maskurhadi
