Kabupaten Bima, NTB - Dewan Pimpinan Cabang IMPERIUM Bima mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bima. Desakan tersebut muncul menyusul berbagai persoalan yang dinilai mencederai tujuan utama program, khususnya terkait kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan, serta standar operasional dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
Ketua Bidang HUKUM DAN HAM DPC IMPERIUM Bima Alamsyah menegaskan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapur MBG di sejumlah titik di Kabupaten Bima. Permasalahan tersebut antara lain menyangkut kualitas makanan, kebersihan dapur, serta pengelolaan distribusi yang dianggap tidak maksimal.
“Program makan bergizi adalah program yang sangat baik dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun jika dalam pelaksanaannya ditemukan banyak persoalan, maka pemerintah tidak boleh menutup mata. Kami mendesak dilakukan evaluasi total,” tegas DPC IMPERIUM Bima Alamsyah dalam keterangannya.
Lebih jauh, Kami juga meminta agar dapur MBG yang terbukti bermasalah segera ditutup secara permanen untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Menurut mereka, keberadaan dapur yang tidak memenuhi standar justru berpotensi merugikan penerima manfaat program.
Selain itu, DPC IMPERIUM Bima juga mendorong pemerintah daerah di Kabupaten Bima untuk melakukan audit terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan bahwa pengelolaan program benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
“Jika ada pihak yang terbukti lalai atau bahkan melakukan pelanggaran dalam pengelolaan program ini, maka harus diberikan sanksi tegas. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dijadikan ruang untuk praktik yang merugikan publik,” lanjutnya.
DPC IMPERIUM Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program-program publik agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi dengan baik.
Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Bima masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang muncul terkait operasional dapur MBG tersebut. Banyak pihak berharap evaluasi serius segera dilakukan agar program yang menyangkut kepentingan publik dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (BA)
