Mataram, NTB - Besarnya alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat yang mencapai Rp5,7 triliun pada 2026 menjadi perhatian serius berbagai pihak. Program prioritas nasional yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto tersebut dinilai harus dikelola secara tepat agar benar-benar berdampak bagi masyarakat daerah.
Ketua GARDA SATU NTB, Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bang Akim, mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran besar tersebut harus selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni NTB Makmur Mendunia.
“Anggaran Rp5,7 triliun ini bukan angka kecil. Harus dipastikan penggunaannya tepat sasaran dan selaras dengan visi NTB Makmur Mendunia, bukan sekadar program bagi-bagi makanan,” tegas Bang Akim.
Menurutnya, MBG harus mampu menjawab persoalan mendasar di NTB seperti stunting, kemiskinan, dan ketimpangan akses gizi. Karena itu, pendekatan program tidak boleh bersifat parsial, melainkan terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah.
“Program ini harus menjadi instrumen pembangunan. Selain meningkatkan gizi masyarakat, juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Bang Akim juga menyoroti dinamika pelaksanaan di lapangan, di mana ratusan dapur MBG di NTB dilaporkan mengalami penutupan sementara (suspend). Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi lemahnya sistem perencanaan, verifikasi, dan pengawasan program.
“Kalau sudah banyak dapur yang disuspend, ini tanda ada yang tidak beres dalam sistem. Harus ada evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian program.
“Pemerintah daerah harus dilibatkan secara penuh. Jangan hanya jadi pelaksana, tetapi juga pengendali agar program ini sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat NTB,” tambahnya.
Dari sisi anggaran, Bang Akim turut mengkritisi komposisi pembiayaan yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti bahwa dari alokasi Rp15.000 per anak per hari, hanya sebagian yang benar-benar digunakan untuk bahan makanan.
“Kalau yang sampai ke anak-anak hanya sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000, tentu ini perlu dievaluasi. Jangan sampai tujuan utama peningkatan gizi justru tidak maksimal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan pengadaan ribuan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi geografis NTB.
“Wilayah NTB tidak semuanya cocok untuk motor listrik. Kebijakan seperti ini harus berbasis kebutuhan lapangan, bukan seragam secara nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Bang Akim menilai MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan tepat, khususnya melalui pelibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan.
“Jika bahan pangan diserap dari petani lokal dan UMKM dilibatkan, maka efeknya akan langsung terasa bagi ekonomi masyarakat. Ini yang sejalan dengan semangat NTB Makmur Mendunia,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan dukungan terhadap program pemerintah pusat, dengan catatan harus ada pembenahan serius dalam implementasi di daerah.
“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo yang pro rakyat. Namun pelaksanaannya harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (Tim)
