Lombok Timur, NTB - Barsela24News.com | Polemik kelangkaan LPG 3 Kg di Lombok Timur terus bergulir. FORDEM NTB menilai pemerintah daerah tidak tepat jika menyalahkan pelaku usaha sebagai penyebab utama langkanya gas melon di tengah masyarakat.
FORDEM NTB menegaskan bahwa penggunaan LPG 3 Kg oleh pelaku usaha bukan fenomena baru. Praktik tersebut sudah berlangsung lama tanpa pernah menimbulkan kelangkaan signifikan seperti yang terjadi saat ini. Karena itu, menjadikan pelaku usaha sebagai penyebab utama dinilai terlalu sederhana dan berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya.
Menurut FORDEM NTB, pemerintah daerah juga sebelumnya menyampaikan bahwa kuota LPG 3 Kg mengalami penambahan. Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika kuota bertambah, seharusnya distribusi semakin longgar dan masyarakat lebih mudah mendapatkan gas subsidi. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, gas melon semakin sulit ditemukan.
“Kami melihat ada kontradiksi. Di satu sisi disebut kuota bertambah, tapi di sisi lain masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Ini menunjukkan persoalan bukan semata pada pengguna, melainkan pada tata kelola distribusi,” tegas Alfathul Ferfian Kordum FORDEM NTB.
FORDEM NTB juga menilai narasi menyalahkan pelaku usaha berpotensi menimbulkan kesan bahwa kelangkaan terjadi akibat konsumsi berlebih, padahal faktor distribusi belum dijelaskan secara transparan. Jika pelanggaran penggunaan LPG subsidi oleh usaha memang terjadi masif, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan sejak awal.
Selain itu, FORDEM NTB mengingatkan bahwa sebagian pelaku usaha mikro masih diperbolehkan menggunakan LPG 3 Kg sesuai ketentuan. Tanpa pemetaan yang jelas antara usaha mikro dan usaha skala besar, penertiban dikhawatirkan justru akan menyasar kelompok kecil yang bergantung pada gas subsidi.
FORDEM NTB mendesak pemerintah daerah untuk tidak menjadikan pelaku usaha sebagai kambing hitam, tetapi fokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi LPG 3 Kg. Transparansi data kuota, sebaran distribusi ke wilayah, serta pengawasan di tingkat agen dan pangkalan dinilai menjadi langkah penting untuk mengatasi kelangkaan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.
Laporan : ( Tim )
