Barsela24news.com NTB- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi pusat perhatian publik setelah alokasi anggarannya melonjak fantastis hingga Rp335 triliun, naik tajam dari Rp205,1 triliun pada skema sebelumnya. Lonjakan anggaran super jumbo ini memicu gelombang perdebatan di ruang publik, mulai dari kalangan ekonom, pengamat kebijakan, hingga masyarakat akar rumput yang mempertanyakan efektivitas dan arah prioritas belanja negara. Data RAPBN 2026 menunjukkan angka Rp335 triliun memang telah menjadi salah satu pos belanja terbesar pemerintah untuk program prioritas nasional.
Kenaikan drastis ini dinilai bukan sekadar angka, tetapi “ledakan fiskal” yang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah menggadang-gadang MBG sebagai investasi besar untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun di sisi lain, publik mulai menyoroti apakah lonjakan ratusan triliun rupiah ini benar-benar sebanding dengan kualitas pelaksanaan di lapangan, terutama di tengah masyarakat masih munculnya berbagai sorotan terkait menu, distribusi, hingga standar keamanan pangan.
Sorotan tajam juga datang karena nilai Rp335 triliun dianggap sudah memasuki level yang sangat sensitif terhadap postur APBN. Dengan angka sebesar itu, MBG bukan lagi sekadar program sosial biasa, tetapi telah menjelma menjadi mega proyek gizi nasional yang akan sangat menentukan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam pengelolaan uang negara. Banyak pihak mulai membandingkan anggaran ini dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga subsidi masyarakat, yang sama-sama membutuhkan suntikan dana besar.
Yang paling menyita perhatian, masyarakat kini tidak hanya melihat besarnya anggaran, tetapi mulai menuntut transparansi detail penggunaan dana, berapa porsen benar-benar masuk ke pembelian bahan makanan, berapa untuk distribusi, berapa untuk operasional dapur, dan berapa yang terserap ke birokrasi. Ketika angka membengkak begitu besar, ekspektasi publik otomatis ikut melonjak dan sedikit saja ada masalah di lapangan, kritik akan meledak jauh lebih keras.
Di tengah pro dan kontra itu, satu hal menjadi jelas, angka Rp335 triliun telah mengubah MBG dari program populis menjadi pertaruhan politik dan moral pemerintah. Jika sukses, ini bisa menjadi tonggak sejarah pembangunan SDM Indonesia. Tetapi jika pelaksanaan masih dibayangi polemik menu tak layak, dugaan pemborosan, atau ketidaktepatan sasaran, maka lonjakan anggaran ini justru bisa menjadi amunisi kritik paling tajam dari publik.
MBG kini bukan lagi sekadar soal makan gratis, tetapi soal bagaimana negara mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari ratusan triliun uang rakyat.
Oleh: Danang Mario
