Mataram, NTB – Program Khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (PMI) Jepang dan Program Magang Jepang yang bertujuan angkat kesejahteraan dan lapangan kerja masyarakat NTB, kini terjebak dalam proses yang tak kunjung menemukan titik terang. Perencanaan dan pengajuan program yang digagas telah dilakukan sejak 1 tahun lalu oleh Harapan Pemuda NTB, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan resmi (ACC) meskipun telah melalui tiga kali Forum Group Discussion (FGD).
Program yang diharapkan menjadi katalisator penurunan angka pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak penting. Sejumlah institusi besar turut hadir dalam rangkaian diskusi awal, antara lain Jubir Gubernur NTB, Kepala OJK Wilayah NTB, Pejabat Bapenda, Biro Keuangan Provinsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Kepala BP2MI, seluruh bank negeri dan swasta di daerah, semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SO, BP3MI, serta anggota Dewan DPRD NTB.
“Proses yang seharusnya berjalan lancar ini malah terhambat dan memunculkan serangkaian pertanyaan. Kami ingin tahu apa yang menjadi akar masalahnya, apakah ada kendala internal, kurangnya sinkronisasi informasi, atau faktor lain yang belum teridentifikasi,” ujar perwakilan Harapan Pemuda NTB.
Program ini dirancang sebagai kolaborasi sinergis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga terkait, dengan fokus utama pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan membuka peluang kerja di Jepang. Dukungan dari Dewan DPRD juga menjadi modal penting untuk kelancaran implementasi, dengan peran sentral LPK SO dan BP3MI dalam penyelenggaraan dan penyiapan peserta.
Meski telah melalui tahapan diskusi yang cukup intensif dan mendapatkan dukungan lintas sektor, proses verifikasi dan persetujuan hingga saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa kemungkinan faktor yang mendasari keterlambatan menjadi perhatian utama, mulai dari kemungkinan ketidaklengkapan administrasi, kurangnya sinkronisasi antar lembaga, standar evaluasi yang lebih ketat terkait kerja sama internasional, hingga perubahan kebijakan yang belum diinformasikan secara jelas.
Untuk mengatasi hal ini, Harapan Pemuda NTB menyampaikan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mengungkap kendala yang ada. Langkah yang diusulkan antara lain melakukan rapat koordinasi terpusat dengan seluruh pihak terkait, meminta laporan progress resmi dari penanggung jawab program, serta memanfaatkan dukungan DPRD untuk memastikan transparansi dan pemecahan masalah yang cepat.
“Kami berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama lebih erat untuk menemukan solusi, sehingga program yang telah direncanakan dengan matang ini bisa segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” pungkas perwakilan tersebut. (Tim)
