MEULABOH – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA) Aceh Barat melayangkan kritik tajam terhadap Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Protes ini dipicu oleh kebijakan anggaran yang dinilai mengabaikan kondisi Aceh Barat sebagai wilayah terdampak bencana besar.
Ketua PD GPA Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal jika Aceh Barat dianggap tidak terdampak bencana dalam skema kebijakan anggaran provinsi.
"Miris sekali jika Aceh Barat dianggap tidak terdampak. Jika TAPA hanya melihat data di atas meja padahal sudah pernah ada tim turun ke lapangan, maka mereka telah 'Buta Mata dan Buta Hati' terhadap penderitaan rakyat kami." tegas Muhammad Fawazul Alwi.
Kekecewaan ini didasari pada kenyataan pahit di lapangan di mana banjir dan longsor telah meluluhlantakkan infrastruktur vital. Laporan menunjukkan adanya rumah warga yang hilang, jembatan permanen yang ambruk, hingga fasilitas pendidikan seperti sekolah yang hanyut terseret arus.
Senada dengan itu, Sekretaris PD GPA Aceh Barat, Tgk T Ampon Tami, menekankan bahwa pengabaian ini adalah bentuk diskriminasi terhadap warga di wilayah pesisir barat Aceh.
"Kami mengingatkan Pemerintah Aceh, jangan anaktirikan Aceh Barat. Jembatan yang putus dan sekolah yang hanyut adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Jika TAPA tetap abai, jangan salahkan jika masyarakat mengambil langkah ekstrem untuk menuntut hak mereka," ujar Tgk T Ampon Tami.
Ketidakadilan ini memicu gelombang kemarahan yang lebih besar. Sejumlah elemen masyarakat bahkan mengancam akan menyurati Presiden Republik Indonesia jika Pemerintah Aceh tetap pada keputusannya yang dinilai tidak akurat dan tidak berperikemanusiaan tersebut.
Muhammad Fawazul Alwi menegaskan agar TAPA segera melakukan revisi anggaran dan melihat langsung kerusakan di lapangan.
"Kami menuntut keadilan. Pemulihan pascabencana tidak boleh tebang pilih. Jangan biarkan rakyat kami terus menderita akibat kebijakan yang salah sasaran," tutup Fawazul.
Laporan : Redaksi
