Sumbawa Barat, NTB — Dalam pelaksanaan kegiatan rutin Forum Yasinan yang berlangsung pada Kamis malam (30/04/2026) pukul 20.00 WITA, bertempat di Central Kediaman Wakil Bupati Sumbawa Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat, Novrizal Zainsyah, ST, menyampaikan sejumlah poin penting terkait pelaksanaan program KSB Maju Perumahan tahun 2026. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan program perumahan pada tahun 2026 akan difokuskan pada masyarakat desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. (30/04/2026)
Menurutnya, fokus pada desil 1 membawa konsekuensi tersendiri, terutama dari sisi kemampuan swadaya masyarakat yang cenderung sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus perhatian bersama, khususnya bagi para Agen Gotong Royong (AGR) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
“Ketika kita menyasar kelompok paling miskin, maka kemampuan swadaya mereka juga semakin lemah. Di sinilah peran gotong royong menjadi sangat penting untuk menutupi keterbatasan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan evaluasi yang juga menjadi perhatian Wakil Bupati Sumbawa Barat, semangat kegotongroyongan di masyarakat dinilai masih belum optimal. Padahal, penguatan nilai gotong royong menjadi kunci utama dalam menyukseskan program perumahan, terutama bagi masyarakat desil 1.
Dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, Novrizal menjelaskan bahwa terjadi perubahan pola pengelolaan anggaran sejak diterapkannya Kartu KSB Maju. Jika sebelumnya anggaran bedah rumah dikelola melalui AGR, kini anggaran disalurkan langsung kepada penerima manfaat agar selaras dengan skema layanan program KSB Maju lainnya.
Meski demikian, peran AGR tetap sangat strategis, terutama dalam memastikan kelancaran penyediaan material bangunan serta mendampingi penerima bantuan. Ia juga mengimbau agar setiap kendala yang terjadi di lapangan tidak menjadi keluhan semata, tetapi segera direspons melalui inisiatif dan koordinasi aktif antar pihak terkait, baik Petugas Lapangan (PL), Fasilitator Lapangan (FL), maupun AGR.
“Terkait potensi miskomunikasi yang mungkin terjadi, kami menyampaikan permohonan maaf. Namun kami berharap agar hal tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan segera diatasi melalui komunikasi dan inisiatif bersama,” tambahnya.
Selain itu, verifikasi data penerima manfaat yang termasuk dalam desil 1 berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi perhatian utama. Seluruh pihak diminta untuk meningkatkan koordinasi dalam merapikan dan memastikan validitas data sebagai dasar penentuan prioritas pelaksanaan program di awal tahun 2026.
Dalam hal penyediaan material, khususnya bahan seperti kayu, disampaikan bahwa tidak boleh ada kendala di lapangan. Apabila terjadi kekurangan, dapat segera dicarikan alternatif melalui penyedia lain yang telah bekerja sama, dengan mekanisme pembayaran yang telah diatur. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program di lapangan.
Dalam Forum Yasinan tersebut, diharapkan mampu memperkuat sinergi antar seluruh elemen pelaksana program, sehingga tujuan besar menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Sumbawa Barat dapat terwujud secara optimal melalui semangat gotong royong dan kolaborasi bersama. (*)
