Sumbawa Barat, NTB – Setiap tahun, puluhan miliar rupiah Dana Desa mengalir ke 58 desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2025 saja, total Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumbawa Barat mencapai hingga Rp 49,739.941 miliar yang didistribusikan kepada seluruh desa. Bahkan ada beberapa desa yang menerima alokasi di atas Rp1 miliar per tahun.
Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil. Jika ditambah Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan daerah, bagi hasil pajak dan berbagai program lainnya, maka total anggaran yang dikelola desa setiap tahunnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah secara keseluruhan.
Namun pertanyaan yang kini mulai mengemuka di tengah masyarakat adalah "ke mana arah pembangunan desa selama ini"?
Setelah lebih dari satu dekade program Dana Desa berjalan, publik masih kesulitan menunjuk satu desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang benar-benar berhasil menjadi ikon pembangunan, desa percontohan tingkat nasional, atau destinasi unggulan yang masuk dalam agenda kunjungan tahunan berbagai daerah lain.
Jika dana yang digelontorkan begitu besar, seharusnya paling tidak ada satu atau dua desa yang tampil menjadi wajah keberhasilan pembangunan daerah. Desa yang mampu menunjukkan inovasi ekonomi, pengelolaan wisata berbasis masyarakat, tata kelola pemerintahan terbaik, atau keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.
Faktanya, hingga saat ini masyarakat masih bertanya-tanya, mengapa 58 desa yang setiap tahun menerima anggaran besar belum mampu melahirkan satu desa unggulan yang dikenal secara luas?
Apakah persoalannya berada pada perencanaan yang kurang tepat, apakah penggunaan anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan rutin dan proyek jangka pendek yang minim dampak, ataukah pemerintah daerah selama ini kurang serius melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap arah pembangunan desa?
Pertanyaan tersebut sangat wajar muncul karena ukuran keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari habisnya anggaran atau banyaknya laporan pertanggungjawaban yang selesai dibuat. Keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat merasakan perubahan nyata dalam ekonomi, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, dan kualitas hidup.
Publik juga berhak mengetahui apakah pemerintah daerah memiliki peta jalan yang jelas untuk melahirkan desa-desa unggulan. Sebab tanpa target yang terukur, dana sebesar apa pun berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan yang tidak menghasilkan lompatan kemajuan.
Transparansi juga menjadi isu penting. Masyarakat perlu mengetahui capaian konkret dari setiap rupiah yang telah dibelanjakan. Jangan sampai Dana Desa hanya menghasilkan pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi gagal menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan besar kecilnya anggaran, melainkan hasil yang dapat dibuktikan.
Dengan total Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai hampir Rp50 miliar pada tahun 2025 dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, masyarakat kini menunggu jawaban yang lebih substansial dari para pemangku kebijakan, mengapa hingga saat ini belum ada satu pun desa yang benar-benar menjadi simbol keberhasilan pembangunan desa di Kabupaten Sumbawa Barat?
Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebab masyarakat tidak hanya ingin melihat laporan penggunaan anggaran, tetapi juga ingin melihat lahirnya desa-desa maju yang mampu menjadi kebanggaan Kabupaten Sumbawa Barat di tingkat provinsi maupun nasional.
(Danang)
