ACEH UTARA | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat langkah percepatan pemulihan pascabencana melalui koordinasi intensif dengan Tim Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) Pusat. Upaya tersebut diwujudkan dalam rapat monitoring, koordinasi, dan konsolidasi yang berlangsung di Ruang Oproom Kantor Bupati Aceh Utara, Desa Alue Drien, Lhoksukon, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Satgas PRR Aceh, TNI/Polri, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I guna menyatukan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Mewakili Bupati Aceh Utara, Asisten I Setdakab Aceh Utara, Dr. Fauzan, S.STP., MPA., menegaskan bahwa kehadiran Tim Satgas PRR Pusat menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan demi mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan perekonomian masyarakat.
"Kami menyambut baik kehadiran Tim Satgas PRR Pusat. Ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan program dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan pascabencana di Aceh Utara dapat ditangani secara cepat, terukur, dan tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Satgas PRR Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengawal agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran program rehab-rekon untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi data yang disampaikan daerah. Karena itu, seluruh data rehabilitasi dan rekonstruksi harus dikelola secara terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga pusat guna menghindari ketimpangan informasi dan mempercepat proses pengambilan kebijakan.
"Kami juga meminta agar data riil kerusakan lahan pertanian segera diverifikasi sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat," tegas Imran.
Dari aspek pembiayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Nazar Hidayat, SE., MA., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menerima dana hibah dari sejumlah daerah mitra, yakni Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.
Seluruh proses administrasi telah dituntaskan dan pengelolaan anggaran mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada sesi teknis, Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara memaparkan perkembangan penanganan lahan sawah terdampak banjir yang meliputi kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Di sisi lain, Kepala UPI D.I Jambo Aye BWS Sumatera I, Setia Budi, ST., MT., menyampaikan perkembangan kondisi jaringan irigasi pada empat sub-Daerah Irigasi (DI) yang terdampak, termasuk kebutuhan rehabilitasi saluran sekunder di Sub-DI Mon Sukon serta perbaikan jaringan induk irigasi Lhoksukon.
Selain sektor pertanian, perhatian juga difokuskan pada pemulihan konektivitas wilayah. Pasi Intel Kodim 0103/Aceh Utara, Lettu Inf Feriadi, melaporkan progres pembangunan sejumlah jembatan darurat Bailey, jembatan gantung/perintis, serta jembatan permanen.
Beberapa jembatan tahap kedua telah rampung dan dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, sementara sejumlah lainnya masih dalam tahap penyelesaian karena kondisi medan yang cukup menantang.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas instansi, terutama antara pemerintah daerah dan BWS Sumatera I, guna memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Utara. (Alman)
