MATARAM, NTB – Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kota Mataram yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menjawab berbagai keresahan masyarakat, khususnya terkait penegakan peraturan daerah, pengawasan usaha hiburan malam, serta perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Ketua Umum SAMUDRA NTB, Hendrawan, yang akrab disapa Hendra, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan organisasinya bukanlah serangan personal terhadap individu tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi.
Menurut Hendra, rakyat berhak mempertanyakan kinerja para pemegang kekuasaan ketika berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tidak mendapatkan respons yang memadai.
"Kekuasaan tidak boleh anti kritik. Justru kritik adalah vitamin demokrasi. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, maka yang harus dilakukan pemimpin bukan membungkam kritik, melainkan membuktikan dengan tindakan nyata bahwa mereka masih berpihak kepada kepentingan rakyat," tegas Hendra.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus menunjukkan keberanian politik dalam menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Menurutnya, hukum tidak boleh berhenti hanya pada slogan dan seremonial, tetapi harus hadir dalam bentuk tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.
"Rakyat tidak membutuhkan pidato yang indah. Rakyat membutuhkan ketegasan. Jika ada aturan daerah yang dilanggar, maka tegakkan. Jika ada aktivitas usaha yang diduga tidak sesuai ketentuan, maka periksa secara transparan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang kebal terhadap pengawasan dan penegakan hukum."
Hendra juga mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada kelompok politik tertentu harus diimbangi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.
Menurutnya, kegagalan mendengar aspirasi publik dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
"Jabatan adalah amanah, bukan privilese. Ketika masyarakat terus bersuara namun tidak didengar, maka ketidakpercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi dari komunikasi dan kepemimpinan yang tidak berjalan efektif."
SAMUDRA NTB mendesak Pemerintah Kota Mataram, DPRD Kota Mataram, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Organisasi tersebut menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan kota harus dilakukan melalui transparansi, pengawasan yang kuat, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum.
Hendra menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu-isu publik secara kritis namun tetap dalam koridor hukum dan demokrasi.
"Kami tidak sedang mencari musuh politik. Kami sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika pemerintah bekerja dengan baik, kami akan memberikan apresiasi. Namun jika ada persoalan yang merugikan masyarakat dan dibiarkan berlarut-larut, maka kami akan terus bersuara. Diam terhadap persoalan publik bukan pilihan bagi kami."
Di akhir pernyataannya, Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kritik yang berbasis data, fakta, dan kepentingan rakyat.
"Mataram membutuhkan pemimpin yang berani mendengar kritik, bukan hanya senang menerima pujian. Demokrasi yang sehat lahir dari keberanian rakyat mengawasi dan keberanian pemimpin untuk berbenah". (BA)
