BANDA ACEH, 17 AGUSTUS 2026 — BEM Nusantara (BEMNUS) Daerah Aceh mengecam keras Pemerintahan Mahasiswa Universitas Teuku Umar (PEMA UTU) yang dinilai benar-benar tidak memiliki etika dalam berorganisasi. PEMA UTU dituding bermanuver sepihak dan 'bermain dua kaki' dengan menerima jabatan di struktur BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), padahal secara administratif unsur UTU masih menduduki kursi strategis sebagai Bendahara Daerah BEMNUS Aceh.
Sebagai langkah tegas, BEMNUS Aceh telah melayangkan Surat Teguran Terbuka Nomor 082/BEMNUS-ACEH/VIII/2026 tertanggal 7 Agustus 2026. Surat tersebut berisi desakan serta tenggat waktu 3x24 jam kepada pihak Rektorat maupun PEMA UTU untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait dualisme representasi ini—mengingat PEMA UTU diam-diam menerima posisi Koordinator Isu Lingkungan di BEM SI. Namun tragisnya, hingga batas waktu terlewati, pihak kampus dan pengurus BEM seolah tutup mata dan memilih bungkam.
Koordinator Daerah BEMNUS Aceh, Muhammad Arif, melontarkan peringatan keras atas sikap diam dan pembiaran yang ditunjukkan oleh pihak Rektorat UTU. Arif mendesak agar PEMA UTU segera bersikap jantan untuk menentukan arah kelembagaannya dan menuntut Rektor UTU memfasilitasi forum klarifikasi secara terbuka tanpa ditunda-tunda.
"Ini murni soal etika berorganisasi! Jangan kemaruk jabatan dan membohongi publik dengan duduk di dua ruang yang punya mandat berbeda. Kami sudah mengetuk pintu secara resmi, tapi jika iktikad baik dan ruang klarifikasi ini terus diabaikan, kami akan ambil langkah organisasi lanjutan yang lebih keras. Jangan sampai diamnya kampus justru membuat persoalan ini makin meledak!" tegas Arif.
(Redaksi)
