Mataram, 4 Agustus 2026.- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW-LMND NTB) kembali menagih janji Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk segera melakukan evaluasi total terhadap KONI NTB. Hingga hari ini, komitmen evaluasi yang pernah disampaikan kepada publik belum diikuti langkah yang terukur dan terbuka. Bagi EW-LMND NTB, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi berisiko berubah menjadi retorika politik yang kehilangan daya koreksi terhadap persoalan tata kelola olahraga daerah.
Agitasi Propaganda (Agitprop) EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan PORPROV XII NTB berakhir hanya dengan narasi evaluasi tanpa tindakan nyata. Menurutnya, publik membutuhkan keputusan yang berbasis fakta, bukan pengulangan pernyataan yang terus diproduksi setiap kali muncul kritik.
"Dalam ilmu administrasi publik, evaluasi merupakan instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan suatu lembaga terhadap tujuan organisasi. Evaluasi memiliki konsekuensi. Ada perbaikan, ada rekomendasi, ada pertanggungjawaban. Jika semua itu tidak hadir, maka evaluasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi retorika politik," tegas Mujihat Nuryakin.
EW-LMND NTB menilai rangkaian polemik selama PORPROV XII NTB memperlihatkan gejala krisis tata kelola organisasi. Berbagai persoalan yang muncul tidak dapat dipahami sebagai insiden yang berdiri sendiri. Dalam perspektif teori kelembagaan, persoalan yang berulang merupakan indikator adanya kelemahan struktural dalam sistem pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan, serta kepemimpinan organisasi.
Menurut Mujihat, kegagalan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh hanya akan mempertahankan status quo dalam tubuh KONI NTB. Kondisi tersebut akan menghambat proses reformasi kelembagaan dan memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap organisasi olahraga daerah.
"Olahraga tidak akan maju apabila tata kelolanya dikuasai oleh kepentingan yang enggan dievaluasi. Organisasi publik tidak boleh kebal terhadap kritik. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi. Menjawab kritik dengan janji evaluasi yang tidak pernah diwujudkan merupakan bentuk pembiaran terhadap persoalan yang sedang dihadapi," lanjutnya.
EW-LMND NTB juga mengingatkan bahwa setiap lembaga yang mengelola anggaran publik wajib menjalankan prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Kegagalan memenuhi prinsip tersebut akan melahirkan defisit legitimasi, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik akibat lemahnya pertanggungjawaban.
Mujihat Nuryakin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan evaluasi menjadi instrumen untuk meredam kritik masyarakat.
"Evaluasi jangan dijadikan alat untuk membeli waktu. Evaluasi harus menjadi titik awal pembenahan. Jika janji evaluasi terus diulang tanpa keputusan, publik akan menilai pemerintah sedang mempertahankan status quo. Diam terhadap persoalan tata kelola sama artinya dengan membiarkan persoalan itu terus berkembang."
EW-LMND NTB mendesak Gubernur NTB segera membentuk tim evaluasi independen terhadap KONI NTB dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi olahraga, auditor, dan masyarakat sipil. Hasil evaluasi harus dipublikasikan secara terbuka beserta rekomendasi yang memiliki tenggat pelaksanaan agar dapat diawasi oleh masyarakat.
EW-LMND NTB menegaskan akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari kontrol demokratis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Organisasi olahraga bukan ruang yang kebal terhadap kritik. Setiap institusi yang hidup dari anggaran publik wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.
"Bagi EW-LMND NTB, mempertahankan status quo jauh lebih berbahaya daripada mengakui adanya kegagalan. Sebab, status quo hanya melestarikan persoalan, sedangkan evaluasi yang disertai tindakan merupakan syarat utama bagi lahirnya reformasi kelembagaan. Gubernur NTB harus membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan publik dengan segera melakukan evaluasi total terhadap KONI NTB. Janji tidak boleh berhenti sebagai wacana," tutup Mujihat Nuryakin.
(BR)
