Barsela24news.com | BIMA, 31 Agustus 2026 - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI Cabang Bima menilai narasi tentang kemajuan NTB harus berbanding lurus dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Sebab, di tengah berbagai agenda pembangunan yang digaungkan pemerintah, masyarakat di sejumlah wilayah Bima–Dompu masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur jalan yang rusak.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, mengatakan pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun narasi tentang kemajuan sementara persoalan mendasar masyarakat di Pulau Sumbawa belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan.
Menurut Dharmawan, kondisi jalan di sejumlah wilayah seperti Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi dan Rabokodo harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama apabila ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
574 HARI LUKA WERA–AMBALAWI
HMI Cabang Bima secara khusus menyoroti dampak banjir yang melanda Wera–Ambalawi pada Februari 2025.
Sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026, telah berlalu sekitar 574 hari.
Bagi HMI Cabang Bima, angka tersebut bukan sekadar hitungan kalender. Angka itu menjadi simbol panjangnya penantian masyarakat terhadap penyelesaian persoalan yang muncul setelah bencana.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
HMI juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB memastikan masyarakat terdampak banjir mendapatkan perhatian, bantuan, serta pemulihan secara tepat sasaran.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
HMI PERTANYAKAN KEBERPIHAKAN IQBAL–DINDA.
Dharmawan juga mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Menurutnya, masa kepemimpinan yang telah berjalan lebih dari satu tahun harus mulai dapat dilihat melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal–Dinda: apakah Bima–Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata ujar Dharmawan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Bima, Dompu tidak membutuhkan janji baru.
Rakyat tidak membutuhkan retorika Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata katanya.
BIMA, DOMPU BUKAN ANAK TIRI NTB
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera melakukan langkah konkret terhadap persoalan infrastruktur di wilayah Bima–Dompu sesuai kewenangan pemerintah. (BA)
