Sumbawa NTB, 1 September 2026 -Wacana program cetak sawah baru di Kabupaten Sumbawa dengan target 2.500 hektare dan anggaran Rp87,6 miliar kembali dipertanyakan. Berdasarkan informasi yang kami terima, konsultasi teknis pertama untuk program ini telah ditunjuk kepada Universitas Mataram atau Unram.
Dalam hasil kajian teknis awal dari Unram, dari total luas 2.500 hektare yang diwacanakan, hanya 1.050 hektare yang dinyatakan layak untuk dicetak sawah.
Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa, Sahruddin Sandy, LB, mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Sumbawa segera memberi kejelasan. Jangan sampai ada perbedaan data yang menyesatkan publik dan menyakiti hati petani.
"Ini persoalan serius. Di wacana 2.500 hektare, di kajian Unram hanya 1.050 hektare yang layak. Lalu bagaimana dengan Rp87,6 miliar? Apakah anggarannya tetap untuk 2.500 hektare atau disesuaikan untuk 1.050 hektare? Jangan sampai ini jadi bancakan," ujar Sahruddin Sandy, LB.
Sahruddin Sandy, LB menambahkan beberapa sorotan:
Pertama, soal data. Jika Unram sudah mengkaji dan hasilnya 1.050 hektare, maka pemerintah harus jujur sampaikan ke publik. Jangan paksakan 2.500 hektare jika secara teknis tidak memungkinkan. Itu pemborosan anggaran.
Kedua, soal waktu. Saat ini kita sudah mau masuk musim hujan. Secara teknis pekerjaan cetak sawah sangat tidak mungkin dilaksanakan. Alat berat tidak bisa bekerja maksimal dan hasilnya tidak akan optimal.
Ketiga, soal transparansi anggaran. Rp87,6 miliar untuk berapa hektare? Untuk 2.500 hektare atau 1.050 hektare? Rinciannya harus dibuka. Petani berhak tahu kemana uang negara itu akan digunakan.
Keempat, soal keterlibatan. Kami minta Dinas Pertanian segera duduk bersama Unram, kelompok tani, dan Pemuda Pancasila untuk membahas hasil kajian ini secara terbuka. Jangan buat keputusan sepihak.
"Pemerintah jangan mempermainkan data. Jangan mempermainkan harapan petani. Kalau memang yang layak hanya 1.050 hektare, fokuskan di situ dengan anggaran yang benar dan pengawasan yang ketat. Jangan paksakan target politik yang tidak realistis," tegasnya.
Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa meminta jawaban tertulis dari Dinas Pertanian Sumbawa dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada kejelasan, kami akan bersama petani dan akademisi melakukan aksi damai untuk menuntut transparansi program ini.
Kami mendukung ketahanan pangan. Tapi ketahanan pangan harus dibangun dengan kejujuran data, bukan dengan euforia dan branding. (BR)
