Mataram NTB, 19 Oktober 2026 — Pertumbuhan aset Bank NTB Syariah belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan kinerja keuangan. Di tengah peningkatan aset dan pembiayaan, bank milik pemerintah daerah tersebut justru mencatatkan penurunan laba bersih yang sangat tajam sepanjang tahun buku 2025. Kondisi ini menuntut penjelasan terbuka mengenai efektivitas strategi pemulihan, kualitas pengelolaan risiko, dan sejauh mana fungsi pengawasan berjalan.
Berdasarkan laporan tahunan Bank NTB Syariah tahun buku 2025, total aset perseroan mencapai sekitar Rp17,30 triliun, meningkat 7,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,12 triliun. Penyaluran pembiayaan tercatat sekitar Rp12,21 triliun, sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp14,05 triliun.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, laba bersih setelah pajak hanya mencapai Rp6,39 miliar, anjlok sekitar 97,04 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp215,87 miliar.
Angka tersebut menjadi sinyal penting yang perlu dijelaskan secara transparan. Pertumbuhan aset memang menunjukkan peningkatan skala usaha, tetapi belum otomatis membuktikan bahwa bank semakin efisien, semakin menguntungkan, dan semakin kuat dalam mengelola risiko.
Penurunan laba hingga lebih dari 97 persen memunculkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Bank NTB Syariah.
Apakah tekanan laba berasal dari meningkatnya biaya pencadangan kerugian pembiayaan, beban operasional, penurunan pendapatan, atau kombinasi sejumlah faktor lainnya?
Laporan tahunan perseroan mencatat kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan. Namun, untuk memastikan seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan laba, diperlukan penelaahan menyeluruh atas laporan laba rugi, kualitas aset produktif, dan rincian beban pembiayaan.
Karena itu, manajemen perlu menyampaikan penjelasan berbasis data, bukan sekadar mengandalkan indikator pertumbuhan aset sebagai gambaran keberhasilan perusahaan.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan target bisnis yang sebelumnya telah ditetapkan.
Dalam laporan tahunan 2025, realisasi laba bersih sebesar Rp6,39 miliar hanya mencapai sekitar 2,71 persen dari target Rp235,53 miliar. Selisih yang sangat besar ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen dan pemegang saham.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTB Syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pembiayaan ekonomi dan pembangunan di NTB. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa bank dikelola secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
Persoalannya bukan semata-mata apakah laporan keuangan telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan apakah hasil evaluasi tersebut diikuti dengan langkah korektif yang terukur.
Dewan Komisaris, komite audit, satuan kerja audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi masing-masing dalam kerangka pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan penurunan laba yang begitu besar, publik patut mempertanyakan apakah evaluasi terhadap manajemen risiko, kualitas pembiayaan, efisiensi, dan pengendalian internal telah menghasilkan tindakan yang memadai.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan adanya pelanggaran, melainkan bagian dari tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga keuangan yang memiliki peran penting bagi perekonomian daerah.
Pada September 2026, Pemerintah Provinsi NTB mendorong Bank NTB Syariah beralih dari fase pemulihan (recovery) menuju pertumbuhan berkelanjutan. Agenda yang disoroti meliputi pembenahan fundamental bisnis, penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, likuiditas, dan profitabilitas.
Arah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan perusahaan masih menjadi agenda penting. Tantangannya sekarang adalah memastikan setiap agenda diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang jelas, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi berkala.
Pemprov NTB sebagai pemegang saham perlu meminta laporan perkembangan pemulihan yang terukur. Indikatornya antara lain perbaikan laba, rasio efisiensi, kualitas pembiayaan, kecukupan modal, keamanan layanan digital, serta pertumbuhan pembiayaan produktif.
Evaluasi juga perlu membedakan persoalan yang berasal dari kondisi bisnis tahun berjalan dan persoalan yang terbentuk pada periode sebelumnya. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat diarahkan pada penyebab yang tepat, bukan sekadar memperbaiki angka pada laporan keuangan.
Di luar persoalan profitabilitas, ukuran keberhasilan Bank NTB Syariah juga perlu dilihat dari kontribusinya terhadap ekonomi daerah.
Pembiayaan kepada UMKM, petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha lokal perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan pembiayaan semestinya tidak hanya memperbesar portofolio bisnis, tetapi juga memperluas kesempatan usaha dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Manajemen perlu menjelaskan berapa porsi pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif, bagaimana persebarannya di kabupaten/kota, dan bagaimana kualitas pembiayaan tersebut dipertahankan.
Transparansi ini penting agar masyarakat dapat menilai apakah peran bank pembangunan daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan ekonomi NTB.
Untuk memperkuat akuntabilitas, sejumlah pertanyaan berikut layak diajukan kepada manajemen Bank NTB Syariah, pemegang saham, dan otoritas pengawas:
Apa penyebab utama penurunan laba bersih dari Rp215,87 miliar pada 2024 menjadi Rp6,39 miliar pada 2025?
Berapa nilai pembiayaan bermasalah, bagaimana trennya, dan langkah apa yang dilakukan untuk menjaga kualitas aset?
Mengapa realisasi laba bersih hanya mencapai sekitar 2,71 persen dari target tahun 2025? Apa hasil evaluasi Dewan Komisaris dan audit internal terhadap penyebab penurunan kinerja tersebut?
Apa indikator dan tenggat waktu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemulihan pada 2026?
Bagaimana perkembangan pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor unggulan daerah? Bagaimana penguatan keamanan digital dan perlindungan nasabah dijalankan setelah persoalan layanan digital yang pernah menjadi perhatian publik?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu membangun penilaian yang lebih utuh berdasarkan data dan langkah perbaikan yang dapat diuji.
Bank NTB Syariah menghadapi pekerjaan penting: mempertahankan pertumbuhan usaha sekaligus memperbaiki profitabilitas dan memperkuat tata kelola. Kenaikan aset merupakan capaian yang patut dicatat, tetapi penurunan laba yang tajam juga tidak boleh diabaikan.
Publik tidak membutuhkan sekadar janji transformasi. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai penyebab masalah, target perbaikan yang realistis, pelaksanaan pengawasan yang efektif, dan perkembangan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan Bank NTB Syariah harus diukur dari perbaikan fundamental perusahaan, keamanan dana nasabah, kualitas layanan, serta manfaat nyata bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat. (BR)
