JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun itu diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan sekaligus mengembalikan kerugian negara dan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum pengambilan keputusan.
Berdasarkan laporan pembahasan, Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR juga telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen publik.
Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini diharapkan dapat membantu negara memulihkan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ketika proses pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan tertentu.
Namun, kewenangan tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang. Prosesnya tetap harus melalui mekanisme hukum, pemeriksaan pengadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Undang-undang ini juga mengatur tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan aset.
Ruang lingkup pengaturan perampasan aset mencakup tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya, antara lain:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
3. Penyelundupan manusia.
4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Regulasi ini juga mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset kepada negara maupun korban.
Pengesahan UU Perampasan Aset tentu patut diapresiasi. Namun, pekerjaan besar justru dimulai setelah regulasi tersebut disahkan.
Masyarakat perlu memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar digunakan untuk memburu kekayaan hasil kejahatan, bukan sekadar menjadi produk legislasi yang bagus di atas kertas.
Pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut membuka transparansi mengenai aset yang ditelusuri, aset yang dibekukan, aset yang dirampas, serta nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan.
Di sisi lain, pengawasan independen dan perlindungan hak asasi manusia tidak boleh diabaikan. Jangan sampai kewenangan perampasan aset berubah menjadi alat pemerasan, kriminalisasi, atau kepentingan politik.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menegaskan pentingnya pengawasan independen, pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Kini masyarakat menunggu implementasi nyata. Jangan sampai kekayaan hasil kejahatan tetap tersembunyi, sementara negara dan rakyat harus menanggung kerugian.
Pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menghukum pelaku saja tidak cukup. Negara juga harus mampu melacak, mengamankan, dan memulihkan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Negara tidak boleh kalah dalam memburu aset hasil kejahatan. Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat.
Redaksi
