Tambang Rakyat KSB, Ratusan Warga Serbu Kantor Bupati, Tuntut Kepastian Hukum, Legalitas Tambang dan Nasib Ekonomi Masyarakat

Barsela24news.com

SUMBAWA BARAT, NTB – Persoalan pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali memicu keresahan masyarakat. Ratusan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan mendatangi Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kamis (19/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut kepastian hukum atas keberlangsungan aktivitas tambang rakyat.

Aksi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan tambang rakyat bukan sekadar urusan aktivitas penggalian dan pengolahan emas. Di baliknya terdapat persoalan ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, legalitas usaha, hingga tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Massa aksi yang berasal dari kalangan masyarakat penambang, di antaranya dari wilayah Lamunga dan Pekirung/Pakirum, menyuarakan keresahan menyusul informasi penghentian aktivitas gelondong, lubang tambang, serta pembelian emas hasil pertambangan rakyat.

Masyarakat meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai aktivitas pertambangan, pengolahan emas, serta pembukaan kembali toko emas yang selama ini menjadi tempat penjualan hasil tambang masyarakat.

Bagi warga, persoalan tersebut bukan perkara sederhana. Ketika aktivitas pertambangan terhenti dan jalur penjualan emas mengalami hambatan, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidup dari sektor tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menyatakan akan mempertemukan perwakilan masyarakat dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tambang rakyat.

Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan yang selama ini membayangi masyarakat penambang.

Namun, publik tentu tidak cukup hanya membutuhkan pertemuan dan janji dialog. Masyarakat membutuhkan keputusan yang jelas, mekanisme penyelesaian yang transparan, serta kepastian mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh agar aktivitas ekonomi mereka tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Pertanyaannya, apakah pertemuan Forkopimda nantinya benar-benar menghasilkan solusi konkret, atau kembali berhenti pada pembahasan tanpa kepastian bagi masyarakat?

Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menegakkan aturan pertambangan, mengawasi kegiatan pengolahan, serta melindungi lingkungan hidup.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di sejumlah wilayah KSB.

Penertiban tanpa solusi berpotensi memperbesar persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penghentian aktivitas, tetapi juga memberikan jalan keluar melalui mekanisme pertambangan rakyat yang legal.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan bagaimana proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pengawasan pengolahan, hingga mekanisme penjualan emas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jangan sampai masyarakat terus berada dalam posisi dilematis: membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai legalitas aktivitas ekonominya.

Persoalan tambang rakyat ini setidaknya menyisakan lima pertanyaan penting yang perlu dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pertama, bagaimana status wilayah pertambangan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat?

Pemerintah perlu membuka informasi mengenai status kawasan, tata ruang, serta kesesuaian wilayah dengan ketentuan pertambangan.

Kedua, apakah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sudah tersedia?

Jika belum, bagaimana langkah pemerintah daerah untuk mengusulkan dan memperjuangkan penetapan wilayah tersebut sesuai mekanisme yang berlaku?

Ketiga, bagaimana kepastian proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)?

Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, kewenangan, serta pendampingan perizinan.

Keempat, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pengolahan dan penjualan emas hasil tambang rakyat?

Pembukaan kembali toko emas, mekanisme transaksi, legalitas pembelian, dan pengawasan hasil tambang perlu dibahas secara transparan.

Kelima, siapa yang bertanggung jawab memberikan solusi terhadap masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat penghentian aktivitas pertambangan?

Pertanyaan ini penting karena kebijakan pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya:

1. UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. UU Nomor 2 Tahun 2025, tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. PP Nomor 96 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami mekanisme pengelolaan pertambangan, termasuk pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat.

Artinya, penyelesaian persoalan tambang rakyat tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pendekatan keamanan dan penertiban. Harus ada kepastian prosedur, kepastian kewenangan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan juga tidak boleh dikesampingkan. Penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam pengolahan emas harus menjadi perhatian serius melalui pengawasan dan penerapan ketentuan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu menjadikan aksi ratusan warga ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan rakyat.

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek penertiban, sementara persoalan legalitas, perizinan, pembinaan, dan alternatif ekonomi tidak mendapatkan penyelesaian.

Bupati bersama Forkopimda harus berani membuka ruang dialog yang melibatkan perwakilan penambang, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.

Hasil pertemuan juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah konkret pemerintah, termasuk target waktu dan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan setiap persoalan.

Kini publik menunggu keberanian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengambil langkah nyata.

Apakah pemerintah mampu menghadirkan solusi legal bagi tambang rakyat, atau masyarakat akan terus dibiarkan berada dalam ketidakpastian?

Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan emas dan keuntungan ekonomi. Di balik aktivitas tersebut ada kehidupan masyarakat, kebutuhan keluarga, lapangan pekerjaan, dan masa depan ekonomi daerah. (Tim/Red)