Nagan Raya – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya, Kamis (19/11/2026), mengusulkan pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti terkait dugaan pelanggaran etik yang menyeret pimpinan lembaga legislatif tersebut.
Rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua BKD DPRK Nagan Raya, HT Zulkarnaini, S.Sos., dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan di gedung DPRK. Dalam penyampaiannya, BKD menguraikan hasil verifikasi alat bukti, keterangan para saksi, serta pertimbangan terhadap dugaan pelanggaran sumpah janji dan tata tertib anggota dewan.
Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, BKD menyimpulkan terdapat fakta yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran tata tertib dan sumpah janji anggota dewan. Meski demikian, rekomendasi yang diajukan bukan pemberhentian dari keanggotaan DPRK, melainkan hanya dari Ketua DPRK Nagan Raya.
Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi alat bukti dan pengambilan keterangan sejumlah saksi. Bahkan, rekaman video dan audio yang berkaitan dengan peristiwa tersebut telah diperlihatkan kepada anggota dewan dalam pembahasan di lingkungan DPRK Nagan Raya.
Dalam hasil pemeriksaan yang disampaikan BKD, sejumlah saksi membenarkan adanya peristiwa keberadaan seorang perempuan di ruang kamar Ketua DPRK.
Salah satunya keterangan sopir yang membenarkan adanya kejadian dan keberadaan seorang perempuan di lokasi. Keterangan serupa juga disampaikan Ade Rahmat Sahputra, adik ipar Ketua DPRK, serta Fitrah Ramadhan, adik kandung Rizki, yang mengaku datang sekitar pukul 01.00 WIB setelah menerima telepon dan membenarkan adanya seorang perempuan di ruang kamar Ketua DPRK.
BKD juga mempertimbangkan sejumlah keadaan lain, termasuk keberadaan perempuan tersebut di kamar Ketua DPRK, penggunaan mobil dinas untuk perjalanan dari Banda Aceh ke Nagan Raya, serta keterangan mengenai hubungan rumah tangga yang sedang tidak harmonis.
Dalam rekomendasinya, BKD menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kehormatan dan martabat lembaga serta kewajiban menjaga disiplin dan etika sebagaimana diatur dalam sumpah janji anggota dewan dan tata tertib DPRK.
Pertimbangan tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan DPRK Nagan Raya tentang Tata Tertib, khususnya ketentuan mengenai kewajiban menjaga martabat, disiplin, serta etika anggota dewan.
Atas hasil pemeriksaan itu, BKD mengusulkan agar Mohd. Rizki Ramadhan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya. Usulan tersebut selanjutnya harus diproses melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPRK.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Mohd. Rizki Ramadhan menyatakan menghargai keputusan BKD. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Rizki membantah dirinya kedapatan berdua dengan NA sebagaimana tuduhan yang berkembang. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan ranah pribadi dan tidak semestinya digiring menjadi kepentingan politik, apalagi dijadikan agenda politik oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Ia juga menyoroti proses pemeriksaan BKD yang menurutnya tidak membacakan secara rinci seluruh materi pemeriksaan dan pertimbangan yang menjadi dasar rekomendasi. Meski demikian, Rizki menyebut dinamika tersebut sebagai bagian dari warna-warni politik yang telah disadarinya sejak memutuskan masuk ke dunia politik.
Sementara itu, Sekretaris PPP menyampaikan bahwa Rizki masih tercatat sebagai bagian dari kepengurusan partai. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dinamika politik dan proses etik yang sedang berlangsung di DPRK Nagan Raya.
Kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan, Bahrul Ulum, S.H., M.H., mengakui BKD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan etik terhadap anggota dewan. Namun, menurutnya, proses etik yang dijalankan saat ini belum cukup “ujarnya
Laporan : Sukma Afrizal

