SELONG, LOMBOK TIMUR – Ada apa dengan kepemimpinan RSUD dr. R. Soedjono Selong? Keluhan internal mengenai Plt. Direktur, dr. Ofan Hendardi, yang disebut relatif jarang terlihat di ruang kerja kini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas kepemimpinan dan kendali manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata tentang seorang pejabat hadir atau tidak hadir di kantor. Yang jauh lebih penting adalah apakah fungsi kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan berjalan sebagaimana mestinya.
Rumah sakit bukan institusi yang bisa dibiarkan berjalan tanpa kendali pimpinan. Pelayanan medis, keperawatan, farmasi, administrasi, hingga pengelolaan keuangan membutuhkan koordinasi yang kuat dan keputusan yang cepat.
Direktur rumah sakit bukan sekadar jabatan administratif. Ia merupakan pemegang kendali manajemen, penentu arah kebijakan, sekaligus pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh unit bekerja sesuai standar pelayanan dan tata kelola.
Jika benar pimpinan relatif sulit ditemui dan kondisi tersebut terjadi berulang, publik berhak mempertanyakan bagaimana koordinasi lintas bidang dijalankan.
Siapa yang mengambil keputusan ketika terjadi persoalan mendesak? Bagaimana pengawasan terhadap kepala bidang dan kepala instalasi? Apakah seluruh persoalan internal mendapatkan respons cepat? Dan bagaimana memastikan kebijakan manajemen tidak berhenti di atas meja administrasi?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar pembelaan bahwa aktivitas pelayanan rumah sakit tetap berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pemilik rumah sakit harus mengambil langkah evaluasi secara objektif dan terukur.
Evaluasi tidak boleh hanya melihat laporan administratif, tetapi harus mencakup:
1. Tingkat kehadiran dan aksesibilitas Plt. Direktur.
2. Efektivitas koordinasi dengan seluruh unit pelayanan.
3. Kecepatan pengambilan keputusan manajerial.
4. Pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai.
5. Dampak kepemimpinan terhadap mutu pelayanan pasien.
6. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan rumah sakit.
Apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai persoalan kepemimpinan dibiarkan berlarut-larut hingga berdampak terhadap pelayanan publik.
RSUD dr. R. Soedjono Selong merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, jabatan direktur harus dibuktikan melalui kerja nyata, bukan sekadar nama dalam struktur organisasi.
Masyarakat tidak membutuhkan pimpinan yang hanya muncul dalam agenda seremonial. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir dalam fungsi manajemen, responsif terhadap persoalan internal, tegas mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan.
Jika persoalan ini benar terjadi, maka evaluasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan organisasi.
Jangan biarkan rumah sakit berjalan dengan autopilot. Jangan biarkan persoalan manajemen menjadi beban tenaga medis dan pasien.
Sebab, ketika kendali kepemimpinan melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa seorang direktur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.
Laporan: Ryan
