Abdul Janan, Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah Muda Seudang Aceh Barat Daya.
ABDYA,- Muda Seudang Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menolak terhadap rencana pembangunan empat Batalyon Unit Teritorial Perorangan (UTP) di provinsi paling ujung barat nusantara. Organisasi ini mengancam akan melakukan “gebrakan” jika rencana itu tetap dilanjutkan.
Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah Muda Seudang Abdya, Abdul Janan, menyatakan bahwa pembangunan empat batalyon baru tersebut bertentangan dengan butir-butir perjanjian damai Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Dalam MoU Helsinki, jumlah personel TNI di Aceh dibatasi maksimal 14.400, sementara Polri sebanyak 9.100. Ketentuan itu tertuang jelas dalam Pasal 22 dan 23, dan harus dihormati sebagai hukum tertinggi antara kedua pihak,” ujar Janan kepada wartawan, Senin (5/5).
Eks Aktivis ini mengatakan, pembangunan batalyon baru berpotensi menciderai semangat damai yang telah terjalin sejak 2005. Muda Seudang mendesak Kementerian Pertahanan segera mengevaluasi kebijakan ini sebelum memicu keresahan publik di Aceh.
“Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan merapatkan barisan. Muda Seudang se-Aceh siap melakukan perlawanan secara terbuka,” tegas Janan.
Janan menegaskan bahwa saat ini Aceh lebih membutuhkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat ketimbang penambahan kekuatan militer. Ia menilai pemerintah pusat seharusnya fokus mendorong kebijakan strategis yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh secara merata.
“Ketimpangan pembangunan tidak hanya terjadi antara Jawa dan kawasan timur Indonesia, tapi juga sangat terasa di barat, terutama Aceh. Kami butuh dukungan anggaran, regulasi yang adil, dan perhatian nyata, bukan tambahan pasukan,” ujarnya.
Penolakan ini menambah deretan suara yang mempertanyakan urgensi pembangunan empat UTP di Aceh, wilayah yang masih bergelut dengan pemulihan ekonomi dan keadilan sosial pascakonflik. (*)
