 |
| Koordinator BIM NTB, Yogi Setiawan. |
Mataram, NTB - Perhelatan nasional Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total anggaran hibah daerah sebesar Rp28 miliar memunculkan polemik. Kritik tajam datang dari kelompok Barisan Intelektual Muda (BIM) NTB, yang menyoroti dugaan penyusunan spesifikasi teknis yang tidak berpihak pada pengusaha lokal.
Koordinator BIM NTB, Yogi Setiawan, mengungkapkan bahwa mayoritas item pekerjaan dalam event Fornas disusun dengan spesifikasi teknis yang terlalu tinggi, sehingga menyulitkan perusahaan lokal untuk berpartisipasi. Akibatnya, peluang untuk menyerap pelaku usaha NTB menjadi sangat kecil.
“Untuk pekerjaan spanduk dan percetakan, disyaratkan harus menggunakan mesin cetak ukuran 4 meter. Alat seperti itu tidak dimiliki oleh perusahaan lokal. Begitu juga dengan stiker, gantungan kunci, hingga tali ID card, semuanya dengan standar yang sangat tinggi,” ujar Yogi, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, penyusunan spesifikasi semacam itu berpotensi melanggar semangat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 66 ayat (1), disebutkan bahwa:
“Spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak boleh disusun untuk mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali dalam keadaan tertentu.”
Selain itu, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 juga ditekankan pentingnya mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dan UMKM.
“Kalau memang tujuannya untuk memberdayakan pengusaha NTB, maka harusnya penyusunannya juga realistis dan adil. Perusahaan lokal pun bisa saja mendatangkan barang dari luar selama memang berdomisili dan berbadan hukum di NTB,” imbuhnya.
Yogi juga menyinggung isu lain yang berkembang di tengah masyarakat, yakni soal 100 unit mobil listrik yang kabarnya merupakan sumbangan dari PT PLN.
“Kami bertanya, sejak kapan PLN punya ratusan unit mobil listrik untuk disumbangkan ke event? Ini harus dijelaskan terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” katanya.
Selain itu, muncul juga kabar bahwa kendaraan VVIP yang digunakan selama event didatangkan dari luar NTB, dan rekanannya berasal dari Jakarta. Bahkan, kendaraan tersebut disebut-sebut sudah lama tersimpan di gudang di Lombok sebelum acara dimulai.
“Rekanan ini kabarnya adalah pihak yang cukup punya pengaruh dalam proses politik sebelumnya. Hal-hal seperti ini memunculkan kekhawatiran bahwa event Fornas sudah diskenariokan dari awal oleh pihak-pihak di luar daerah,” tegas Yogi.
Lebih ironis, lanjutnya, sebagian besar juri dan panitia inti disebut berasal dari luar NTB, dengan komposisi sekitar 80% dari Jakarta dan digaji dari anggaran hibah daerah.
BIM NTB pun berencana melakukan aksi protes pekan depan di depan Sekretariat Fornas dan Kantor Gubernur NTB.
“Dana Rp28 miliar ini uang rakyat NTB. Kalau tidak dikelola dengan adil dan transparan, maka wajar jika masyarakat kecewa. Kami mendorong adanya evaluasi dan audit terbuka terhadap pelaksanaan Fornas ini,” tutup Yogi. (*)
