Banda Aceh - Langkah Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menyurati Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Aceh terkait pemanggilan salah satu Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintah Aceh, menuai banyak dukungan. Tidak hanya dari masyarakat umum dan kalangan intelektual, dukungan juga datang dari internal Partai Aceh.
Penjabat Ketua Partai Aceh Kota Banda Aceh, Juanda Djamal, menyebut tindakan Ketua DPRA itu sebagai langkah yang tepat dan konstruktif. Ia menilai, Zulfadli menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap jalannya program pembangunan di Aceh.
"Langkah Ketua DPRA sangat konstruktif," ujar Juanda, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, langkah Ketua DPRA merupakan bagian dari mekanisme resmi antar lembaga negara. Pengawasan adalah tugas melekat lembaga legislatif, sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaan program, tindakan tindak lanjut seperti menyurati pihak terkait adalah hal yang wajar dan sah.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan Ketua DPRA ini justru menjadi pintu masuk (entry point) untuk memperkuat koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Plus) di Aceh. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan saling mendukung dan jauh dari praktik-praktik berkepentingan yang menyimpang dari tujuan pengelolaan anggaran negara.
Juanda mengingatkan bahwa tahun 2025 menjadi momen penting 20 tahun perdamaian Aceh, dan karenanya perlu dijadikan momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tepat sasaran.
"Kita harus ingat juga bahwa tahun 2025 merupakan tahun ke-20 perdamaian Aceh. Jadi periode waktu ini masih sangat rentan," ujarnya.
Tambahnya, memastikan program pembangunan yang sudah direncanakan berjalan tepat sasaran menjadi prioritas saat ini. Apalagi Aceh sedang mengejar ketertinggalan, menurunkan angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan Presiden Prabowo melalui program ketahanan pangan.
Juanda menegaskan bahwa tindakan Zulfadli bukan hal yang aneh atau di luar kewajaran. Ia justru menyayangkan pihak-pihak yang memberikan komentar tanpa dasar dan berpotensi memperkeruh suasana.
"Kita melihat hal yang di luar nalar, ketika pihak-pihak luar menyampaikan pernyataan yang tidak mendasar dan cenderung memperkeruh keadaan," ujarnya.
Ia berharap, setelah menerima surat resmi dari Ketua DPRA, pihak Polda Aceh dapat menindaklanjuti dengan komunikasi yang konstruktif. Bahkan, ia mengusulkan agar dibuat mekanisme kerja kelembagaan yang lebih terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Nanti setelah Polda mendapat surat, tentunya bisa ditindaklanjuti secara konstruktif. Misalnya, menyepakati mekanisme kelembagaan yang terbuka atas kegiatan-kegiatan Pokja, sehingga pelembagaan kerja semakin baik dan sesuai SOP," terang Juanda.
Terakhir, ia mengajak seluruh elemen di Aceh untuk menjaga suasana damai sebagai modal utama membangun masa depan daerah.
"Mari kita bangun suasana damai ini sebagai momentum membangun dan memajukan Aceh. Kita tertinggal jauh karena konflik. Momentum 20 tahun damai pada 2025 dan kepemimpinan Mualem yang punya hubungan baik dengan Presiden Prabowo harus kita manfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan cita-cita besar Aceh: mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat," tutupnya.
Laporan : Redaksi
