Mataram, NTB - Ketua Barpemda DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Ali Khairi, menilai Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan lokasi yang tepat untuk mengembangkan program Desa Berdaya dan Desa Inklusif. Menurutnya, KLU memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang dapat menjadi acuan pengembangan desa inklusif di daerah lain.
“Selain sebagai kabupaten termuda, keberagaman KLU sangat luas. Hampir semua kelompok masyarakat ada di sini. Ini bisa memperkuat isu-isu desa berdaya dan NTB inklusif,” kata Ali Khairi dalam dialog bersama Lakpesdam NU NTB, jum’at (19/9) di Bhumi Café & Resto Mataram.
Ali juga menjelaskan, DPRD NTB tidak menerbitkan peraturan daerah khusus terkait Desa Inklusif karena isu tersebut telah terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan provinsi. Salah satunya, kata dia, dalam RPJMD NTB 2025–2029 yang memuat tiga isu besar: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mendorong NTB menjadi destinasi mendunia. “Isu inklusi dan desa berdaya sudah tertuang secara detail dan tematik di RPJMD,” ujarnya.
Meski demikian, Ali mengingatkan perlunya koordinasi yang tepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program berjalan efektif. Ia mencontohkan Desa Pemenang Barat di KLU yang masuk kategori kemiskinan ekstrem meskipun memiliki potensi wisata tinggi. “Ini menunjukkan ada yang belum berhasil dikapitalisasi sehingga hanya sebagian orang yang mendapat manfaat,” katanya.
Ali juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Menurutnya, program desa inklusif dan berdaya membutuhkan SDM yang memahami isu perempuan, disabilitas, UMKM, dan pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal. “Selama kualitas SDM perangkat desa tidak ditingkatkan, percepatan program sulit terwujud,” ujarnya.
Lebih jauh, Ali menyebut banyak program nasional yang bisa dikapitalisasi untuk mendorong desa inklusif, seperti Koperasi Merah Putih dan dapur makan bergizi gratis. Ia juga menyinggung gagasan “Sekolah Rakyat” yang dinilai mampu melahirkan generasi rentan menjadi lebih berdaya.
Menutup paparannya, Ali menegaskan komitmen DPRD NTB mendukung upaya pengembangan desa berdaya dan inklusif. “Kami siap berdiskusi dengan teman-teman Lakpesdam dan pegiat sosial lainnya. Banyak anggota DPRD yang serius ingin berkontribusi untuk kemajuan NTB,” kata Ali Khairi. (*)
