Taliwang, NTB - Keresahan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB terkait kondisi jalan di Pulau Sumbawa telah mencapai titik darurat emosional. Pemuda Pancasila KSB menegaskan, diksi yang beredar telah memperkuat perasaan masyarakat bahwa mereka dibiarkan dan diabaikan, menuntut Kadis PUPR NTB segera mengeluarkan pernyataan yang menyembuhkan luka tersebut.
Agusty Lanang Medyar, Ketua Pelaksana Tugas (PLT) MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat, menyatakan bahwa kecepatan klarifikasi adalah kunci utama saat ini, sebelum isu ini semakin melebar dan mengancam stabilitas daerah.
“Potongan video itu, dengan diksi yang diucapkan, sama artinya dengan mengatakan kami dibiarkan dan diabaikan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini sangat miris, mengingat kondisi beberapa ruas jalan di Taliwang, padahal KSB memiliki tambang dan smelter yang menyumbang kontribusi sangat besar ke pendapatan NTB,” tegas Agusty Lanang Medyar di Taliwang, Minggu (30/11).
Agusty Lanang Medyar menegaskan bahwa pihaknya sangat memerlukan pernyataan resmi yang tuntas dan segera dari Bapak Kepala Dinas PUPR, karena penundaan akan memperparah situasi yang rentan. KSB sebagai kabupaten termuda di NTB memerlukan perhatian khusus dan pembangunan yang terakselerasi, sehingga pernyataan pejabat harusnya lebih mendukung, bukan meragukan.
Klarifikasi Wajib: Tolak Narasi Merasa Dibiarkan
Agusty menekankan bahwa setiap penundaan hanya akan memberi ruang bagi isu untuk berlarut-larut. Tuntutan PP KSB sangat jelas:
“Kami meminta Bapak Kepala Dinas PUPR NTB untuk segera melakukan klarifikasi yang bertujuan utama menjaga stabilitas masyarakat di KSB. Masalah ini harus diselesaikan sekarang atau secepatnya sebelum menjadi masalah yang lebih besar,” tambahnya.
Menurutnya, pernyataan klarifikasi tersebut harus secara eksplisit menolak narasi merasa dibiarkan dan diabaikan serta berisikan permohonan maaf yang tulus atas diksi yang melukai hati masyarakat.
Seruan Kepada Pemprov NTB: Merangkul dan Mendengarkan Keluh Kesah
Pemuda Pancasila KSB menyerukan agar momentum krisis ini dijadikan pelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov NTB.
“Bukan lagi soal pembelaan teknis, ini soal memulihkan harmoni. Kami melihat, Pemprov NTB kurang merangkul elemen masyarakat secara konsisten, sehingga sedikit kesalahan dalam komunikasi (diksi) dapat menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat,” tutur Agusty.
Ia melanjutkan, “Kami mengharapkan Pemprov NTB untuk lebih merangkul dan mendengarkan keluh kesah dari seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka di atas kertas, tetapi dari perasaan diterima dan dihargai oleh rakyatnya. Hanya dengan komunikasi yang tulus dan kebijakan yang berpihak, cita-cita Makmur Mendunia dapat tercapai secara menyeluruh. Kami tunggu tindakan cepat untuk menghentikan gejolak ini,” tutup Agusty Lanang Medyar. (*)
