Mataram, NTB - 27 November 2025 | Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat (DPD IMPERIUM NTB) menyampaikan pernyataan sikap atas closing statement Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, dalam acara Kamisan yang menyebut bahwa “jalan lintas sepi dan tidak ada yang melewati”. Pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara faktual, tetapi juga mengandung cara pandang yang merendahkan eksistensi masyarakat Pulau Sumbawa (Pulau Sumbawa).
Narasi bahwa jalan lintas di Pulau Sumbawa dianggap sepi dan tidak dilalui merupakan pengingkaran terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan lintas tersebut adalah jalur utama distribusi hasil pertanian, perikanan, logistik, perdagangan antarwilayah, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Pernyataan Sadimin memperlihatkan jarak yang sangat jauh antara birokrasi dengan denyut kehidupan rakyat.
Ketua DPD IMPERIUM NTB, Muhammad Ramadhan, menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar salah ucap, melainkan cermin dari cara pandang elitis, sentralistis, dan sarat bias pembangunan. Ketika seorang pejabat publik dengan kewenangan strategis justru memproduksi pernyataan yang menafikan keberadaan satu pulau, maka sesungguhnya yang bermasalah bukan hanya ucapannya, tetapi cara berpikir dan keberpihakannya terhadap rakyat.
Pernyataan Sadimin juga mempertegas watak pembangunan yang timpang di NTB, di mana Pulau Sumbawa seolah terus diposisikan sebagai wilayah pelengkap, bukan sebagai subjek utama pembangunan. Cara pandang semacam ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi legitimasi pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur, keterisolasian wilayah, serta ketidakadilan distribusi anggaran pembangunan.
DPD IMPERIUM NTB menegaskan bahwa pernyataan tersebut bernuansa rasis secara struktural, karena memproduksi stigma seolah Pulau Sumbawa adalah wilayah yang “tidak hidup” dan “tidak dilalui”. Ini bukan hanya melukai perasaan masyarakat, tetapi juga menginjak harga diri dan martabat rakyat Pulau Sumbawa sebagai bagian utuh dari Nusa Tenggara Barat.
Dengan kondisi ini, DPD IMPERIUM NTB secara politik dan moral menilai bahwa Sadimin sebagai Kepala Dinas PUPR NTB sudah tidak lagi layak dipertahankan dalam jabatannya. Pernyataannya menunjukkan kegagalan memahami fungsi strategis infrastruktur sebagai alat keadilan sosial, sekaligus memperlihatkan absennya perspektif kerakyatan dalam kebijakan publik. Seorang pejabat yang memandang daerahnya sendiri sebagai wilayah yang “sepi dan tidak penting” adalah potret kegagalan kepemimpinan teknokratik.
DPD IMPERIUM NTB menegaskan bahwa Pulau Sumbawa bukan ruang kosong, bukan pula wilayah yang bisa diremehkan dalam narasi pembangunan. Ia adalah ruang hidup jutaan rakyat yang memiliki hak setara atas akses infrastruktur, keadilan anggaran, dan penghormatan atas martabatnya. Setiap pernyataan pejabat publik yang merendahkan eksistensi wilayah rakyat adalah bentuk kekerasan simbolik yang tidak boleh dinormalisasi.
Kami menyatakan bahwa narasi pembangunan yang lahir dari perspektif sempit seperti ini hanya akan melanggengkan ketimpangan struktural di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pencopotan Sadimin dari jabatan Kepala Dinas PUPR NTB harus dipahami sebagai langkah etik dan politik untuk menyelamatkan arah pembangunan yang berkeadilan, bukan semata pergantian jabatan administratif. (*)
