Sumbawa Besar, 30 November 2025 – Menyikapi meluasnya keresahan dan ketersinggungan masyarakat Pulau Sumbawa akibat beredarnya potongan video yang memuat pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kondisi jalan, Pemuda Pancasila (PP) mendesak agar Kadis PUPR segera melakukan klarifikasi yang menyeluruh, jujur, dan berorientasi pada pemulihan suasana kebatinan publik.
Mustakim Patawari LM, S.TP., M.Si., Ketua Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang Pemuda Pancasila untuk Pulau Sumbawa, menegaskan bahwa terlepas dari konteks video yang mungkin tidak utuh, diksi yang digunakan oleh pejabat publik tersebut telah melukai perasaan masyarakat Sumbawa secara kolektif.
“Kami menghormati penjelasan mengenai konteks teknis dan data anggaran. Namun, luka ketersinggungan yang ditimbulkan oleh diksi yang kurang elok dan tidak elegan harus segera diatasi dengan permintaan maaf yang tulus dan beretika. Pejabat publik harus bijak dalam memilih kata,” tegas Mustakim Patawari.
Dukungan dari Tingkat Provinsi
Desakan ini diperkuat oleh pernyataan dari tingkat provinsi. Indra Jaya, Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila NTB Bidang Organisasi, menekankan bahwa krisis komunikasi ini harus segera diakhiri untuk menjaga keharmonisan pembangunan daerah.
“Kami dari Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB Bidang Organisasi mendukung penuh desakan ini. Klarifikasi tidak boleh ditunda. Kami meminta Bapak Kepala Dinas PUPR segera tampil dan menyelesaikan persoalan ini dengan mengedepankan empati. Pemerintah Provinsi tidak boleh membiarkan masyarakat Sumbawa terus merasa diabaikan hanya karena kegagalan komunikasi satu pejabat,” ujar Indra Jaya.
Tiga Tuntutan Mendesak Klarifikasi
Pemuda Pancasila menuntut agar klarifikasi Kadis PUPR NTB memuat tiga poin penting berikut, untuk meredakan tensi emosional dan mengembalikan fokus pada komitmen pembangunan:
1. Akui Kekeliruan Diksi: Kadis PUPR harus mengakui secara terbuka bahwa pemilihan diksi, khususnya penggunaan frasa yang menyinggung seperti "sepi karena tidak ada yang lewat," adalah kesalahan komunikasi yang serius. Walaupun dimaksudkan untuk menjelaskan konteks teknis (Volume Lalu Lintas), disadari diksi tersebut sangat menyakitkan.
2. Permintaan Maaf Atas Dampak Emosional: Sampaikan permohonan maaf yang tulus atas dampak dan rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa. Fokus permintaan maaf ini harus ditekankan pada kekeliruan diksi dan kegagalan komunikasi yang tidak mencerminkan etika pejabat publik.
3. Penegasan Niat Pembangunan: Tegaskan kembali bahwa niat di balik pernyataan tersebut sama sekali bukan untuk merendahkan, mengabaikan, atau menilai rendah potensi Pulau Sumbawa, melainkan untuk menjelaskan pertimbangan teknis skala prioritas pembangunan yang terencana.
“Kami berharap Bapak Kepala Dinas segera bertindak dan membuktikan bahwa komitmen pembangunan untuk Sumbawa adalah prioritas, yang disampaikan dengan hati dan bahasa yang bijak,” tutup Mustakim Patawari LM, S.TP., M.Si. (red)
