Mataram, NTB - Komisi I DPR RI menyoroti aspek kesejahteraan prajurit dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Elita menjelaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan prajurit menjadi salah satu poin penting yang terus diperjuangkan Komisi I DPR. Hal ini termasuk persiapan kebijakan negara terkait rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, yang sempat ramai diperbincangkan.
“Rencana pengiriman 20 ribu personel ke Gaza bukan hal sederhana. Itu membutuhkan keputusan politik negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Presiden harus ada persetujuan DPR juga,” ujarnya usai pertemuan, Rabu (27/11/2025).
Elita menekankan bahwa jika negara memutuskan untuk menugaskan prajurit ke luar negeri, maka aspek kesejahteraan—baik prajurit yang berangkat maupun keluarga yang ditinggalkan—harus menjadi perhatian utama. “Jangan hanya mereka dikirim tugas, tetapi kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan, termasuk keluarga yang ditinggalkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Komisi I disebut rutin membahas isu kesejahteraan dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan dan para pimpinan tiga matra TNI. Salah satu aspek yang paling sering menjadi sorotan adalah kondisi perumahan prajurit. “Tugas TNI sangat berat, tapi coba kita lihat kondisi asrama dan rumah mereka. Banyak yang tidak layak,” kata Elita.
Komisi I juga akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah tugas prioritas, termasuk Sorong dan Papua pada bulan Desember mendatang, untuk meninjau langsung kondisi prajurit di lapangan. “Banyak sekali tentara kita yang bertugas di Papua. Kita ingin melihat sejauh mana kesejahteraan mereka benar-benar dijamin negara. Jangan sampai tenaga mereka diambil, nyawa mereka terancam, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Itu namanya zolim,” tegas Elita.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Komisi I secara konsisten mendukung peningkatan alokasi anggaran bagi TNI dalam pembahasan APBN, terutama anggaran yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan prajurit. “Dalam setiap pembahasan anggaran, Komisi I selalu mensupport usulan dari tiga matra, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan,” jelasnya.
Menutup pernyataan, Elita menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit bukan hanya isu finansial, tetapi bagian integral dari kesiapsiagaan dan kehormatan institusi pertahanan negara. “Ini adalah wujud komitmen kita bahwa prajurit yang menjaga NKRI harus mendapatkan hak dan perlindungan terbaik dari negara,” pungkasnya. (ya/rdn)
