Aceh Selatan — Hingga memasuki bulan kesembilan tahun anggaran berjalan, dana non kapitasi bagi tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Aceh Selatan belum juga dicairkan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah tersebut.
Dana non kapitasi merupakan hak tenaga kesehatan yang bersumber dari klaim pelayanan BPJS Kesehatan, seperti jasa pelayanan rawat inap, tindakan medis tertentu, hingga pelayanan promotif dan preventif. Namun hingga kini, para nakes mengaku belum menerima hak tersebut sejak awal tahun.
Salah satu alasan yang disampaikan pihak terkait yaitu bendahara Dinas Kesehatan Aceh Selatan Fitri Rahmadani, saat dikonfirmasi pihak media melalui pesan Whatsapp, Jumat 19/12/2025 mengatakan "Walaikumsalam iya Dinkes masih Kendala di jaringan yg belum bisa, bukan ditahan kami usahakan tiap hari. SPM non kapitasi itu termasuk ls jadi batas waktu terakhir itu s.d 29 bukan 20 jadi mohon bersabar bu" Itu lah jawaban dari pihak Dinas kesehatan Aceh Selatan.
Anhar Sawang, Pemerhati peduli Kebijakan
Menurut salah seorang Pemuda Peduli Kebijakan, Anhar Sawang, Jawaban dari bendahara kesehatan Aceh Selatan itu sangat Konyol dan tidak mendasar, karena kita tau semua gangguan jaringan itu terjadi baru tiga minggu ini, sedangkan Hak para Nakes itu sudah tertahan selama delapan bulan bahkan bulan duabelas ini masuk sembilan bulan, logika aja kita berpikir ini jelas Pembodohan.
Lanjut Anhar, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 75 ayat 3, BPJS Kesehatan wajib membayar klaim kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) paling lambat 15 hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi,” katanya.
Tapi faktanya dilapangan, Ratusan tenaga nakes Aceh Selatan setiap tahun selalu mengalami penderitaan, karena hak mereka yang sudah bekerja setiap hari untuk menjadi garda terdepan dalam menangani kesehatan masyarakat, jangan kan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Daerah, malahan Hak mereka pun setiap tahun ditahan, dengan Alasan tidak masuk di akal, ucap Anhar.
Salah satu tenaga Honorer dari Nakes yang namanya tidak ingin dicantumkan dalam berita ini, menganggap, Alasan tersebut dinilai tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para tenaga kesehatan. Mereka menilai keterlambatan hingga masuk sembilan bulan menunjukkan lemahnya manajemen dan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat rutin dan berulang setiap tahun.
“Kami tetap bekerja melayani masyarakat tanpa mengenal waktu, bahkan di tengah keterbatasan fasilitas. Tapi hak kami justru terabaikan berbulan-bulan. Alasan jaringan susah, ini seolah olah dijadikan pembenaran,” keluhnya
Para nakes juga menyebutkan bahwa keterlambatan pencairan dana non kapitasi berdampak langsung pada kondisi ekonomi mereka. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar cicilan, hingga biaya pendidikan anak, ucapnya penuh harap.
Harapan para Nakes, kepada pemerintah Daerah, agar bisa membantu untuk mencairkan Dana Non Kapitasi yang merupakan Hak kami, tolong lah kami pak, tutup nya sambil berlinang air mata.
Laporan: (Hartini/Redaksi)
