Banda Aceh,- Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh menyoroti penanganan banjir bandang di Aceh yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. GPA Aceh meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak sekadar melakukan penanganan simbolik, tetapi fokus pada solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Ketua GPA Aceh Dr. Hifjir menyampaikan bahwa pemasangan tenda dan penanganan darurat memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara seremonial atau terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan, terutama menjelang kunjungan pejabat negara.
“Kami tidak menolak bantuan BNPB, tetapi jangan asal-asalan. Banjir bandang di Aceh bukan persoalan baru. Ini masalah struktural yang membutuhkan kajian serius, mitigasi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tegasnya.
Menurut Hifjir, banjir bandang yang terus berulang mengindikasikan lemahnya pengelolaan lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), serta minimnya upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret pascabencana.
GPA Aceh juga mendesak agar BNPB transparan dalam menjelaskan tujuan dan urgensi pemasangan tenda-tenda tersebut, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak, bukan sekadar formalitas.
“Rakyat Aceh butuh solusi, bukan tontonan. Jangan sampai bencana dijadikan panggung sementara penderitaan masyarakat terus berulang,” tambahnya.
Sebagai penutup, GPA Aceh meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir bandang Aceh, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penataan sungai, hingga perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana..
"Kami meminta Pemerintah Pusat melelui BNPB segera menyusul langkah konfrehensif penanganan banjur. Dan kami juga minta kepada Presiden pecat Kepala BNPB kalau tidak bisa menangani Pasca Banjir bandang yang sudah berjalan hampir satu bulan". Tegas Hifjir
(Muhammad Fawazul Alwi)
