Dr. Muammar Khadafie Akademisi dan Tim Pakar Aliansi Presidium PPS
Barsela24news, Sumbawa - 26 Febuari 2026 | Pembangunan transportasi selalu menjadi wajah paling mudah ditunjukkan kepada publik. Bandara yang ramai, pelabuhan yang hidup, dan jalan yang terang menghadirkan kesan kemajuan yang kasat mata. Tidak mengherankan jika dalam satu tahun pertama pemerintahan daerah, sektor transportasi kerap dijadikan panggung utama untuk menampilkan keberhasilan pembangunan.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), narasi mengenai meningkatnya konektivitas langit, laut, dan darat disampaikan dengan optimisme tinggi. Data peningkatan jumlah penumpang udara, pembukaan rute baru, pertumbuhan aktivitas pelabuhan, hingga pembangunan penerangan jalan provinsi dipresentasikan sebagai bukti bahwa NTB tengah bergerak menuju daerah yang semakin terhubung dan kompetitif.
Namun dalam perspektif kebijakan publik, pembangunan tidak pernah cukup dinilai dari apa yang terlihat bergerak. Pertanyaan yang lebih penting justru terletak pada apa yang berubah secara struktural.
Apakah konektivitas tersebut benar-benar menghadirkan pemerataan pembangunan? Ataukah ia sekadar menghadirkan euforia statistik tanpa perubahan mendasar?
Mobilitas Tinggi Belum Tentu Transformasi
Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Akan tetapi, dalam kajian pembangunan transportasi regional, pertumbuhan mobilitas pasca-pandemi merupakan fenomena global yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Normalisasi aktivitas ekonomi dan kebangkitan sektor pariwisata secara otomatis meningkatkan pergerakan manusia. Karena itu, kenaikan trafik penerbangan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberhasilan desain kebijakan transportasi daerah.
Ukuran transformasi transportasi bukanlah banyaknya orang yang datang dan pergi, melainkan sejauh mana sistem transportasi mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Di sinilah persoalan mendasar NTB masih terlihat. Mobilitas udara cenderung tetap terkonsentrasi pada wilayah yang sejak awal telah berkembang. Sementara kawasan produksi di luar pusat pertumbuhan utama belum sepenuhnya memperoleh manfaat konektivitas yang setara.
Transportasi akhirnya mempercepat wilayah yang sudah maju, tetapi belum cukup kuat menarik wilayah yang tertinggal untuk tumbuh bersama.
Paradoks Transportasi Laut di Daerah Kepulauan
Sebagai provinsi kepulauan, masa depan ekonomi NTB sangat ditentukan oleh efektivitas transportasi laut. Peningkatan arus penumpang pelabuhan memang menunjukkan dinamika mobilitas masyarakat yang membaik. Namun keberhasilan transportasi maritim tidak diukur dari jumlah penumpang, melainkan dari efisiensi logistik.
Fakta yang masih dirasakan pelaku usaha menunjukkan bahwa biaya distribusi komoditas antar pulau tetap tinggi. Produk pertanian, peternakan, dan perikanan dari wilayah produksi membutuhkan rantai distribusi panjang sebelum mencapai pasar nasional.
Akibatnya, keuntungan ekonomi lebih banyak terserap dalam biaya transportasi dibandingkan peningkatan kesejahteraan produsen lokal.
Di sinilah paradoks pembangunan transportasi muncul: mobilitas meningkat, tetapi efisiensi ekonomi belum sepenuhnya tercapai.
Infrastruktur atau Reformasi Sistem?
Penyediaan penerangan jalan provinsi tentu memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat. Namun secara konseptual, pembangunan infrastruktur dasar tidak identik dengan transformasi transportasi.
Transformasi menuntut perubahan sistemik—integrasi moda darat, laut, dan udara; penguatan transportasi publik; digitalisasi layanan mobilitas; serta konektivitas langsung antara kawasan produksi dan pusat distribusi.
Tanpa desain kebijakan yang terintegrasi, pembangunan transportasi berisiko berjalan sebagai kumpulan proyek fisik yang berdiri sendiri, bukan sebagai sistem mobilitas regional yang utuh.
Narasi Kinerja dan Realitas Ketimpangan
Dalam teori komunikasi pemerintahan, publikasi capaian merupakan strategi legitimasi yang wajar dalam demokrasi. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik, dan optimisme menjadi energi politik yang penting.
Namun demokrasi yang matang juga membutuhkan evaluasi rasional.
NTB hingga kini masih menghadapi tantangan klasik berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah. Konektivitas seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjembatani kesenjangan tersebut, bukan sekadar memperindah indikator kinerja tahunan.
Pembangunan transportasi sejati diukur ketika petani lebih mudah menjual hasil panennya, nelayan memperoleh akses pasar yang lebih cepat, biaya logistik menurun, serta masyarakat di wilayah pinggiran merasakan peluang ekonomi yang sama.
Menghubungkan Wilayah, Menghadirkan Keadilan
Tantangan besar NTB ke depan bukan sekadar membangun jalur transportasi, tetapi memastikan bahwa setiap jalur yang dibangun menghadirkan keadilan pembangunan. Konektivitas yang inklusif harus mampu menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi, mempercepat layanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka ruang ekonomi baru bagi daerah yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan transportasi bukan ditentukan oleh ramainya bandara, padatnya pelabuhan, atau panjangnya jalan yang dibangun.
Keberhasilannya diukur dari satu hal yang paling mendasar: apakah pembangunan membuat seluruh wilayah bergerak maju bersama.Tanpa itu, konektivitas hanya menjadi gerak tanpa arah. Dan pembangunan hanya menjadi perjalanan yang cepat bagi sebagian, tetapi tetap jauh bagi yang lain. (BR)
Oleh: Dr. Muammar Khadafie
Akademisi dan Tim Pakar Aliansi Presidium PPS
