Mataram, 30 Maret 2026 - Barsela24News.com | Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Barat (PEDANG NTB) melakukan unjukrasa didepan Kantor Gerindra NTB terkait dugaan skandal perbuatan amoral dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPC Gerindra Dompu yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Dompu (Bambang Firdaus)
Menurut Direktur PEDANG NTB Abdul Halik, tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin
"Perilaku Ketua DPC Gerindra Dompu yang sekaligus Bupati Dompu itu sangat tidak pantas di pertontonkan, melanggar nilai moral, etika pemerintahan serta norma sosial yang di junjung tinggi masyarakat Dompu" tegas Abdul Halik (30/3/2026)
Sementara korlap aksi Doali, menilai kasus ini mencerminkan krisis keteladanan bagi seorang pemimpin. "Pelanggaran etika berat ini menunjukkan adanya krisis integritas yang serius, hal ini tidak hanya merusak Marwah jabatan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah"
Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi dan keanggotaan DPD Gerindra NTB (Sudirsah Sujanto) menegaskan bahwa informasi ini masih sebatas issu yang belum memiliki dasar laporan resmi yang masuk ke internal partai
"Ini masih sekedar issu, kami belum menerima laporan formal apapun ke partai" kata Sudirsah
Sudirsah juga menjelaskan langkah awal di ambil adalah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan guna mengetahui perkara secara langsung dan terkait soal pemanggilan kedepannya
"Kami ( DPD Gerindra NTB) akan meminta klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Setelah itu, baru akan dibahas langkah apa yang di ambil oleh partai dan termasuk soal pemanggilan, nanti kami diskusikan bersama dengan ketua DPD " pungkasnya
PEDANG NTB menyampaikan beberapa tuntutan Yaitu;
1. Mendesak menteri dalam Negeri untuk segera memproses dugaan pelanggaran etik dan sumpah jabatan. Kemendagri wajib mengambil langkah tegas, termasuk pembentukan tim khusus.
2. Mendorong DPRD Kabupaten Dompu untuk menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk menginisiasi sidang etika atau hak angket.
3. Mendesak DPD Partai Gerindra NTB untuk segera memproses dan mengadili Ketua DPC Gerindra Kabupaten Dompu atas dugaan skandal amoral.
4. Mendesak DPP Partai Gerindra untuk mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap yang bersangkutan.
5. Meminta Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra merekomendasikan pemberhentian kader yang terlibat dugaan skandal tersebut.
6. Mendesak seluruh pimpinan Partai Gerindra agar bersikap kooperatif dan tidak melindungi kader yang diduga terlibat.
7. Menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi secara berkelanjutan apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan. (BR)
