Barsela24News.com - Lombok Timur | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi anak sekolah justru memantik polemik di tingkat akar rumput. Di SDN 3 Lepak, sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas menu MBG yang dinilai jauh dari standar kesehatan dan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan negara.
Keluhan paling serius datang dari temuan menu telur rebus setengah matang yang dibagikan kepada siswa. Menu tersebut diduga berasal dari dapur pengelola MBG, yakni Dapur Bina Bangsa Nusantara yang berlokasi di Desa Montong Tangi.
Secara ilmiah, telur yang tidak dimasak sempurna berpotensi menjadi medium berkembangnya bakteri berbahaya seperti Salmonella, yang dapat memicu gangguan pencernaan serius pada anak-anak. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penyajian telur setengah matang kepada siswa sekolah dasar jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang standar keamanan pangan yang diterapkan oleh pengelola dapur MBG.
Sejumlah wali murid yang ditemui di depan sekolah saat menjemput anak-anak mereka pada Kamis (12/03/2026) menyampaikan keluhan dengan nada kecewa.
“Manuk 5 gecok kodek-kodek kance kentang 4 gecok, terombok sik buak jeruk kodek muk pedis, maik angen sak epe dapur ne,” keluh seorang wali murid.
Keluhan tersebut menggambarkan bahwa porsi lauk yang diterima anak-anak dinilai sangat minim dan tidak mencerminkan program makan bergizi yang digadang-gadang pemerintah.
Wali murid lain bahkan mengungkapkan dugaan bahwa menu MBG seringkali tidak disajikan setiap hari secara konsisten.
“Menu yang disajikan pernah juga mungkin tidak sampai lima ribu pak, santer loek bati dapur niki pak,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Jika benar, praktik ini mengindikasikan kemungkinan adanya selisih besar antara anggaran yang dialokasikan negara dengan kualitas makanan yang benar-benar sampai ke tangan siswa.
Keluhan lebih serius juga muncul terkait kualitas telur yang pernah diterima siswa.
Seorang ibu mengaku anaknya pernah membawa pulang telur yang sudah berbau busuk dan ada pula yang setengah matang.
“Kembek telok ndek man masak sikn beng kanak pak, takut te beng kanak laun ye sikne sakit tian,” ungkapnya saat menjemput anaknya pada 02/03/2026.
Dalam perspektif kesehatan publik, kejadian ini bukan sekadar keluhan teknis dapur, melainkan potensi pelanggaran serius terhadap prinsip keamanan pangan bagi anak sekolah.
Tidak hanya soal makanan, warga sekitar juga mengeluhkan bau busuk yang diduga berasal dari dapur pengelola MBG di Montong Tangi. Bau tersebut bahkan dirasakan oleh pengguna jalan dan petani yang melintas di sekitar lokasi dapur.
Seorang petani yang ditemui di sekitar dapur mengungkapkan:
“Lelahte berembok pak sik bais lamun te liwat, ye bais leman dapur MBG jage pak.”
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan dapur MBG tersebut diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah dapur berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
Jika dugaan ini benar, maka persoalan yang muncul tidak hanya terkait kualitas makanan, tetapi juga potensi pelanggaran standar sanitasi lingkungan dalam operasional dapur program negara.
Temuan ini mendapat reaksi keras dari Ketua Suara Rakyat Sakra Timur Foundation, Muh. Firdaus. Ia menyatakan pihaknya mengecam keras dugaan kelalaian pengelola dapur MBG tersebut.
Menurutnya, program makan bergizi tidak boleh berubah menjadi proyek dapur yang mengorbankan kesehatan anak-anak.
Firdaus menegaskan pihaknya akan membawa persoalan ini langsung ke Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Program ini menggunakan uang negara dan menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau sampai makanan yang disajikan tidak layak, bahkan berpotensi membahayakan, maka pengelolanya harus dimintai pertanggungjawaban secara serius,” tegasnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengawasan program MBG di daerah. Tanpa sistem kontrol yang ketat, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru berpotensi berubah menjadi ladang masalah baru, mulai dari kualitas pangan, transparansi anggaran, hingga standar sanitasi dapur.
Kini publik menunggu langkah tegas pemerintah dan lembaga pengawas. Sebab bagi masyarakat, satu pertanyaan sederhana terus menggantung: apakah program makan bergizi ini benar-benar untuk anak-anak, atau sekadar menjadi proyek dapur yang luput dari pengawasan.
Laporan: Tim
