Barsela24news - Lombok Timur, NTB | Keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Lombok Timur kini berada di titik kritis. Sebagai satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dari 10 kabupaten/kota yang tidak menjalankan fungsi Kominfo secara mandiri, institusi yang seharusnya menjadi ujung tombak pengelolaan informasi dan media justru tergeser oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Situasi ini menuai kritikan tajam dari Bagoes Al Hakim S,E, salah satu penggiat dan pemerhati media di daerah. Menurutnya, pola pengelolaan yang diterapkan saat ini bukan hanya meleset dari aturan, namun juga berpotensi menyumbat ekosistem media lokal.
“Anggaran media untuk Lombok Timur itu besar. Jika Pemda benar-benar mengelolanya dengan baik, memberdayakan semua pihak, dan tidak di monopoli, kami yakin tidak akan ada media yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Bagoes dalam keterangannya, Jum'at (03/04/2026).
Kondisi yang disebutnya sebagai “birokrasi yang tidak masuk akal” membuat Dinas Kominfo hanya menjadi tanda tangan pada nama saja. Fungsi inti yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, mulai dari koordinasi media, pengelolaan informasi publik, hingga pemanfaatan anggaran yang dialokasikan, semuanya diambil alih oleh Prokopim.
“Keberadaan Kominfo seperti bukan untuk bekerja, tapi hanya sekedar formalitas administratif. Kita juga perlu mempertanyakan kapasitas Prokopim dalam mengelola media dan anggarannya secara teknis. Jangan-jangan ada kepentingan tersembunyi yang menggerakkan semua ini,” tukasnya dengan nada khawatir.
Anomali yang terjadi di Lombok Timur menjadi sorotan khusus karena di daerah lain di NTB, pembagian peran antara Kominfo dan unit protokol/pimpinan sudah berjalan dengan jelas. Kominfo sebagai dinas teknis fokus pada pengelolaan media dan informasi, sementara Prokopim berperan pada pelayanan dan dokumentasi kegiatan kepala daerah.
“Begitu lucu rasanya jika kita bandingkan dengan daerah lain. Hanya Lombok Timur yang membuat Kominfo tidak berdaya. Kalau memang tidak ada kerjaannya, lebih baik dibubarkan saja agar tidak ada pemborosan anggaran dan kesalahpahaman dalam tata kelola,” tandas Bagoes mengakhiri.
Masyarakat dan kalangan media lokal kini menantikan respons dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait evaluasi ulang struktur birokrasi yang dianggap tidak sejalan dengan peraturan pemerintah daerah.
Laporan : Tim
