Ketua MPW PP NTB Eddy sophiaan dan anggota dpr RI Arif Rahman komisi IV praksi Nasdem. Foto: (Ist)
MATARAM NTB, 11 Mei 2026 - Pertemuan strategis antara Arif Rahman, anggota DPR RI Fraksi NasDem Komisi IV sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI dan juga Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, dengan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Ketua MPW PP NTB Eddy Sophiaan, S.T., menjadi ruang dialog membahas masa depan NTB. Selain RUU Masyarakat Adat, dialog kali ini mengupas tuntas tiga sektor utama yang jadi denyut nadi ekonomi rakyat: pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Pertemuan berlangsung di Mataram dan dihadiri jajaran pengurus MPW PP NTB dari Lombok hingga Sumbawa. Arif Rahman menegaskan bahwa NTB memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tapi kekayaan itu hanya akan memberi manfaat jika regulasi dan kebijakan negara berpihak pada petani, nelayan, dan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
1. Pertanian: Lumbung Pangan Baru Indonesia Timur. NTB dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Lahan sawah, tegalan, dan lahan kering di Lombok, Sumbawa, dan Bima memiliki potensi besar untuk jagung, padi, kedelai, dan hortikultura. Arif Rahman menyoroti persoalan klasik: fluktuasi harga, minimnya irigasi teknis, dan lemahnya akses pasar bagi petani kecil. “Sebagai anggota Komisi IV, kami punya tanggung jawab langsung di bidang pertanian dan pangan. Komisi IV siap mengawal anggaran irigasi, sarana produksi, dan hilirisasi agar petani NTB tidak hanya jadi pengekspor bahan mentah. Kalau airnya ada, teknologinya masuk, maka produktivitas bisa naik 2-3 kali lipat,” jelasnya.
Sebagai anggota Fraksi NasDem, Arif Rahman menekankan semangat Restorasi Indonesia: pertanian harus modern, adil, dan mensejahterakan. Jagung harus jadi pakan ternak, rumput laut harus jadi karaginan, dan tembakau harus punya pasar yang adil. RUU Masyarakat Adat diharapkan bisa melindungi lahan pertanian adat agar tidak alih fungsi sembarangan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi petani penggarap.
2. Kehutanan: Menjaga Hutan, Menjaga Masa Depan. NTB punya kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan adat yang membentang dari Rinjani sampai Pulau Moyo. Hutan bukan hanya soal kayu. Hutan adalah sumber air, pengatur iklim, dan rumah bagi ribuan spesies. Arif Rahman mengingatkan bahwa konflik agraria sering muncul karena batas wilayah adat dan kawasan hutan negara belum jelas. “Komisi IV membidangi kehutanan. RUU Masyarakat Adat harus jadi jembatan. Negara mengakui hutan adat, masyarakat adat menjaga hutan. Ini win-win. Jangan sampai masyarakat diusir dari tanah leluhurnya sendiri,” tegasnya.
Ia mendukung skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan yang sudah berjalan di NTB. MPW PP NTB diminta aktif mendampingi kelompok tani hutan agar izin, pelatihan, dan akses pasarnya tidak terhambat birokrasi. “Kalau masyarakat dapat manfaat langsung dari hutan tanpa merusak, maka hutan akan lestari. Itu prinsip Fraksi NasDem dan Komisi IV: pembangunan hijau dan berkeadilan,” ujarnya.
3. Perikanan: Kekuatan Maritim yang Belum Digarap Maksimal. Dengan garis pantai panjang dan wilayah laut yang luas, NTB punya potensi perikanan tangkap dan budidaya kelas dunia. Rumput laut Lombok dan Sumbawa sudah tembus pasar ekspor. Ikan tuna, cakalang, dan udang punya nilai jual tinggi. Tapi nelayan kecil masih terjebak pada tengkulak dan minimnya cold storage.
Arif Rahman menekankan pentingnya infrastruktur perikanan seperti Tempat Pelelangan Ikan modern, pabrik es, dan kapal pengangkut hasil laut. “Komisi IV juga membidangi kelautan dan perikanan. Kami siap mendorong anggaran untuk pelabuhan perikanan, cold storage, dan konektivitas laut antar pulau di NTB. Nelayan tidak boleh kalah dengan importir. Ikan NTB harus jadi tuan di negeri sendiri,” katanya.
Ia juga menyinggung perlindungan wilayah pesisir masyarakat adat. Banyak desa pesisir di NTB punya awig-awig atau hukum adat laut yang melarang penangkapan ikan destruktif. Hukum adat ini harus diakui negara agar terumbu karang dan ekosistem laut tetap terjaga.
Sinergi Regulasi dan Aksi Lapangan
Ketua MPW PP NTB Eddy Sophiaan, S.T. menyampaikan bahwa kader Pemuda Pancasila di desa-desa paling paham kondisi riil petani dan nelayan. “Kami siap jadi jembatan antara DPR RI dan masyarakat. Data, aspirasi, sampai pengawalan program harus sampai ke bawah. Jangan sampai program bagus mentok di kantor,” ujarnya.
Eddy menambahkan, potensi NTB tidak akan maksimal kalau masyarakat adat tidak dilibatkan. Mereka yang paling tahu musim tanam, batas hutan, dan musim ikan. Karena itu MPW PP NTB mendukung penuh pembahasan RUU Masyarakat Adat di Badan Legislasi DPR RI. “Kalau hak masyarakat adat diakui, maka pertanian jadi aman, hutan jadi lestari, laut jadi produktif. Tiga sektor ini adalah fondasi ketahanan pangan dan ekonomi NTB,” tegasnya.
Arif Rahman menutup pertemuan dengan janji akan membawa semua masukan ini ke rapat Komisi IV dan Badan Legislasi. “Sebagai anggota Fraksi NasDem di Komisi IV dan Sekjen MPN Pemuda Pancasila, saya percaya restorasi harus dimulai dari desa. NTB punya modal alam, punya modal manusia, dan punya modal budaya. Tugas kami di Senayan adalah membuat regulasi yang tidak menghalangi, tapi memfasilitasi. Mudah-mudahan RUU Masyarakat Adat jadi payung hukum yang melindungi petani, menjaga hutan, dan mensejahterakan nelayan,” pungkasnya.
Tentang Arif Rahman
Arif Rahman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi NasDem Komisi IV periode 2024-2029 yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI, ia aktif mengawal pembahasan RUU strategis termasuk RUU Masyarakat Adat yang menjadi kunci pengakuan hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Tentang MPW PP NTB
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Eddy Sophiaan, S.T. berkomitmen mengawal isu kebangsaan, agraria, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. MPW PP NTB hadir di seluruh kabupaten/kota se-NTB sebagai mitra kritis pemerintah dan DPR untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Humas MPW PP NTB
Muhammad Rais
(BR)
