JAKARTA I Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, guna membahas percepatan transformasi digital dan penguatan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Aceh Utara, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membangun ekosistem digital yang lebih kuat, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang semakin modern dan efisien.
Dalam kesempatan itu, Ayah Wa meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI), meningkatkan interoperabilitas sistem antarlembaga, serta memperluas pemanfaatan identitas digital guna menghadirkan layanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan inklusif bagi masyarakat.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi akan semakin memperkuat ekosistem transformasi digital. Berbagai program seperti layanan publik berbasis daring, portal pengaduan masyarakat, hingga peningkatan literasi digital akan terus kami optimalkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Ayah Wa.
Selain penguatan sistem pemerintahan digital, Ayah Wa juga menyoroti pentingnya pemerataan akses telekomunikasi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia berharap Kementerian Komdigi dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur digital, perluasan jaringan internet, serta pengembangan program desa digital di Aceh Utara.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah gampong yang menghadapi keterbatasan akses komunikasi akibat kondisi geografis yang menantang serta dampak bencana yang sempat merusak infrastruktur telekomunikasi.
“Masih ada beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan akses sinyal komunikasi atau blank spot. Karena itu, kami berharap adanya perhatian dan dukungan khusus dari Kementerian Komdigi agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang memadai,” katanya.
Ayah Wa menegaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses informasi, penguatan ekonomi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat gampong.
Ia menilai kehadiran berbagai platform digital dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan masyarakat Aceh Utara, sekaligus memperkuat sistem berbagi data (data sharing) dan interoperabilitas antarlembaga guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
“Penguatan sistem data yang terintegrasi akan menjadi fondasi penting bagi pemerintahan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.
Dengan wilayah yang sangat luas dan mencakup 852 gampong yang tersebar di 27 kecamatan, Ayah Wa menilai digitalisasi pemerintahan merupakan kebutuhan strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa terkendala jarak dan waktu.
“Aceh Utara memiliki cakupan wilayah yang luas. Karena itu, digitalisasi pemerintahan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok daerah mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi digital government akan mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan transparansi birokrasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan adanya pemerintahan digital, masyarakat akan merasa lebih diperhatikan, didengar, dan memperoleh pelayanan yang lebih cepat serta responsif,” kata Ayah Wa.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini terus berkembang ke arah layanan yang cepat, terintegrasi, dan tanpa hambatan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komdigi guna mempercepat implementasi transformasi digital di daerah.
“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, seamless, dan terintegrasi. Ini menjadi tantangan sekaligus arah baru reformasi birokrasi digital yang akan terus kami dorong bersama Kementerian Komdigi demi terwujudnya Aceh Utara yang lebih maju, modern, dan terkoneksi,” pungkasnya. (Alman)
