Aceh | Barsela24news.com – Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kini kembali menghubungkan kehidupan masyarakat. Namun, jembatan itu menyisakan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Infrastruktur yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat tersebut lebih dahulu dibangun melalui semangat gotong royong warga, sementara kehadiran pemerintah baru terlihat setelah perjuangan masyarakat menjadi sorotan publik.
Selama berbulan-bulan, masyarakat menghadapi keterisolasian akibat rusaknya jembatan. Aktivitas menuju kebun, sekolah, pasar, hingga layanan kesehatan terganggu. Harapan akan penanganan cepat dari pemerintah tak kunjung terwujud.
Di tengah ketidakpastian itu, warga memilih tidak berdiam diri. Mereka menggalang donasi, mengumpulkan material, menyumbangkan tenaga, bahkan rela mengorbankan waktu dan biaya pribadi agar akses yang menjadi urat nadi kehidupan dapat kembali digunakan.
Dari semangat gotong royong tersebut, terkumpul dana sekitar Rp1 miliar. Dana itu bukan berasal dari anggaran negara, melainkan hasil kepedulian masyarakat yang tidak ingin terus hidup dalam keterbatasan. Jembatan pun akhirnya berdiri sebagai simbol bahwa rakyat mampu bergerak ketika keadaan memaksa.
Ironisnya, di tengah perjuangan tersebut sempat muncul polemik ketika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh meminta agar pembangunan swadaya dihentikan dengan alasan keselamatan konstruksi. Permintaan itu memicu keberatan dari masyarakat yang menilai penghentian pekerjaan justru akan memperpanjang penderitaan mereka. Warga tetap bertahan dengan keyakinan bahwa akses harus segera dipulihkan demi kelangsungan hidup sehari-hari.
Gelombang perhatian publik yang terus membesar akhirnya mengubah situasi. Setelah kisah gotong royong warga menjadi pembicaraan luas di berbagai media, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius. Pada Rabu, 8 Juli 2026, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, datang langsung ke lokasi.
Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi semangat masyarakat dan menyatakan pemerintah akan memperkuat konstruksi jembatan agar memenuhi standar teknis dan lebih aman digunakan.
Kehadiran Menteri PU tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, di balik kunjungan tersebut, satu pertanyaan tetap menggema di ruang publik: mengapa pemerintah baru bergerak setelah rakyat terlebih dahulu menyelesaikan persoalannya sendiri?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan refleksi atas fungsi negara dalam menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat. Infrastruktur seperti jembatan bukanlah fasilitas pelengkap, tetapi kebutuhan vital yang menentukan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan warga.
Ketika masyarakat harus mengandalkan swadaya untuk membangun jembatan yang menjadi kewajiban negara, publik berhak mempertanyakan efektivitas perencanaan, kecepatan respons, dan prioritas pembangunan.
Peristiwa Enang-Enang juga memperlihatkan besarnya solidaritas masyarakat Aceh. Gotong royong menjadi bukti bahwa kepedulian sosial masih hidup dan mampu menjawab kebutuhan mendesak. Namun, semangat tersebut tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa negara tidak cukup hanya hadir pada saat peresmian, peninjauan, atau ketika sebuah persoalan telah menjadi viral. Kehadiran pemerintah seharusnya dirasakan sejak awal, ketika masyarakat mulai menghadapi kesulitan dan membutuhkan solusi yang cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Jembatan Enang-Enang akhirnya berdiri. Ia bukan hanya penghubung dua wilayah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa di balik setiap bangunan hasil gotong royong rakyat, tersimpan harapan agar negara lebih sigap menjalankan tanggung jawabnya. Sebab bagi masyarakat, yang paling dibutuhkan bukanlah kehadiran setelah semuanya selesai, melainkan kehadiran saat mereka sedang berjuang. (Red)
