Barsela24news.com | Jakarta, 16 Agustus 2026 - 81 tahun Indonesia merdeka. Delapan dekade lebih setelah Proklamasi dikumandangkan, satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh ditenggelamkan oleh gemuruh upacara dan kemeriahan perayaan: sudahkah rakyat benar-benar merdeka?
Setiap tahun kita mengulang ritual yang sama. Bendera Merah Putih dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Upacara berlangsung khidmat. Pidato-pidato tentang perjuangan para pahlawan disampaikan dengan penuh semangat. Kata merdeka terdengar di mana-mana.
Tetapi setelah panggung perayaan dibongkar, tenda diturunkan, dan pengeras suara dimatikan, rakyat kembali menghadapi kehidupan nyata.
Di sanalah ukuran kemerdekaan sesungguhnya diuji. Bukan di atas podium.
Bukan dalam pidato. Bukan pula dari seberapa meriah perayaan 17 Agustus.
Melainkan dari pertanyaan sederhana: Apakah rakyat bisa hidup layak di tanah airnya sendiri?
Indonesia memang telah lama terbebas dari penjajahan kolonial. Tetapi apakah bebas dari penjajahan otomatis berarti bebas dari ketidakadilan? Belum tentu. Masih ada rakyat yang bekerja keras sejak pagi hingga malam hanya untuk memastikan dapur tetap mengepul.
Ada orang tua yang harus menghitung uang berkali-kali sebelum membayar biaya sekolah anaknya.
Ada buruh yang menerima upah, lalu sebagian besar langsung habis untuk kebutuhan pokok.
Ada petani yang bekerja di bawah terik matahari, tetapi tidak selalu mendapatkan harga yang layak atas hasil keringatnya.
Ada nelayan yang mempertaruhkan nyawa di laut, sementara hasil tangkapannya belum tentu mampu menjamin kehidupan keluarganya.
Ada pedagang kecil yang setiap hari membuka lapak dengan harapan sederhana: hari ini jangan rugi. Mereka semua adalah rakyat Indonesia.
Mereka pula yang setiap Agustus diminta kembali meneriakkan: MERDEKA!
Merdeka untuk siapa?
Negara dibangun untuk melindungi rakyat. Kekuasaan diberikan melalui mandat rakyat. Anggaran negara berasal dari kontribusi rakyat. Pajak dibayar rakyat. Sumber daya alam berada di wilayah Indonesia.
Namun ketika rakyat meminta pelayanan yang layak, keadilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, mengapa masih ada yang harus berjuang sedemikian keras untuk mendapatkannya?
Di sinilah makna kemerdekaan harus dipertanyakan. Jangan sampai negara hanya terasa dekat ketika rakyat dibutuhkan untuk memberikan suara.
Jangan sampai rakyat menjadi penting ketika pemilu tiba, tetapi kembali menjadi angka statistik setelah pesta demokrasi selesai.
Jangan sampai janji tentang kesejahteraan hanya hidup dalam spanduk, baliho, dan pidato, sementara rakyat menjalani kehidupan yang jauh berbeda.
Rakyat tidak membutuhkan slogan yang semakin tinggi. Rakyat membutuhkan kehidupan yang semakin baik.
Kemerdekaan juga tidak akan pernah sempurna tanpa keadilan. Sebab apa arti kemerdekaan jika hukum tidak dipercaya?
Apa arti negara hukum jika masyarakat kecil merasa takut memperjuangkan haknya?
Apa arti keadilan jika masyarakat beranggapan bahwa uang, jabatan, koneksi, dan kekuasaan dapat memengaruhi proses hukum?
Tentu, tidak adil pula jika seluruh aparat atau institusi hukum dituduh buruk. Banyak aparat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan dirinya demi hukum.
Tetapi justru karena hukum adalah fondasi negara, setiap dugaan ketidakadilan harus dijawab dengan transparansi.
Tidak boleh ada kesan bahwa hukum hanya keras kepada mereka yang lemah, tetapi lunak kepada mereka yang kuat.
Hukum harus berdiri tegak tanpa mengenal nama, jabatan, kekayaan, maupun koneksi.
Sebab ketika hukum kehilangan kepercayaan rakyat, yang runtuh bukan hanya sebuah institusi. Yang runtuh adalah rasa percaya terhadap negara.
Jika penjajahan dahulu mengambil hasil bumi secara paksa, maka korupsi mengambil hak rakyat melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Uang yang seharusnya membangun sekolah bisa hilang. Anggaran yang seharusnya memperbaiki jalan bisa bocor.
Dana yang seharusnya memperkuat layanan kesehatan bisa diselewengkan.
Program yang seharusnya membantu masyarakat bisa berubah menjadi ladang kepentingan.
Dan setiap rupiah yang dicuri dari anggaran publik sesungguhnya bukan sekadar angka. Di baliknya ada jalan yang tidak dibangun. Ada sekolah yang tidak diperbaiki. Ada fasilitas kesehatan yang tidak tersedia. Ada masyarakat yang kehilangan kesempatan.
Karena itu, korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap uang negara. Korupsi adalah kejahatan terhadap masa depan rakyat.
Ironisnya, ketika rakyat diminta berhemat, sebagian orang yang berada di lingkaran kekuasaan justru dapat menikmati berbagai fasilitas yang bersumber dari uang publik.
Di sinilah negara harus menjawab satu pertanyaan: Apakah kemerdekaan juga berarti bebas bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kekuasaan? Tentu tidak.
Sudah terlalu lama rakyat sering disebut dalam pidato sebagai “pemilik kedaulatan”. Tetapi kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai kalimat indah. Rakyat harus benar-benar menjadi pusat kebijakan.
Ketika pemerintah menyusun anggaran, pertanyaannya bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia. Tetapi:
Siapa yang menikmati anggaran itu?
Ketika sebuah proyek dibangun, pertanyaannya bukan hanya berapa nilai proyeknya. Tetapi:
Apakah proyek itu benar-benar dibutuhkan rakyat?
Ketika pejabat mendapatkan fasilitas, pertanyaannya bukan hanya apakah fasilitas itu memiliki dasar hukum. Tetapi:
Apakah pantas ketika sebagian rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?
Inilah kritik yang harus tetap hidup dalam negara demokrasi. Bukan untuk membenci pemerintah. Bukan untuk memusuhi pejabat. Tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Merah Putih bukan sekadar kain yang dikibarkan setiap 17 Agustus. Ia adalah simbol pengorbanan. Simbol perjuangan.
Simbol darah dan air mata para pendahulu bangsa.
Karena itu, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan tabur bunga. Penghormatan terbaik adalah memastikan rakyat yang mereka perjuangkan tidak kembali hidup dalam ketidakadilan.
Para pahlawan tidak berjuang agar kekuasaan hanya berpindah tangan. Mereka berjuang agar bangsa ini menentukan nasibnya sendiri. Mereka berjuang agar rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai manusia kelas dua di tanah kelahirannya sendiri.
Maka, setelah 81 tahun, kita harus berani melakukan introspeksi. Apakah cita-cita itu sudah benar-benar terwujud?
Pertanyaan tentang kemerdekaan bukanlah penghinaan terhadap negara.
Justru sebaliknya. Mempertanyakan apakah rakyat sudah sejahtera adalah bentuk kecintaan kepada negara. Mengkritik korupsi bukan berarti membenci Indonesia. Menuntut keadilan bukan berarti melawan pemerintah.
Meminta transparansi bukan berarti anti-negara.
Justru masyarakat yang diam terhadap ketidakadilanlah yang harus kita khawatirkan. Sebab demokrasi membutuhkan rakyat yang berani bertanya.
Media harus berani mengawasi.
Aparat harus berani menegakkan hukum.
Pejabat harus berani diperiksa.
Dan kekuasaan harus berani dikritik.
Tanpa itu semua, kemerdekaan hanya akan menjadi seremoni tahunan.
Merdeka adalah ketika rakyat miskin tidak kehilangan harga dirinya karena kemiskinan. Merdeka adalah ketika anak seorang petani memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang besar.
Merdeka adalah ketika orang kecil tidak takut berhadapan dengan hukum.
Merdeka adalah ketika pejabat memahami bahwa jabatan bukan kerajaan pribadi.
Merdeka adalah ketika uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Merdeka adalah ketika kritik tidak dianggap sebagai ancaman.
Merdeka adalah ketika hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Merdeka adalah ketika negara hadir bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam kehidupan nyata.
Dan yang paling penting: Merdeka adalah ketika seorang rakyat biasa dapat berkata bahwa negara ini benar-benar miliknya.
Hari ini kita boleh bangga menjadi bangsa yang telah melewati perjalanan panjang.
Kita boleh mengibarkan Merah Putih setinggi-tingginya. Kita boleh menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan.
Tetapi jangan biarkan kemeriahan itu menutup mata kita terhadap kenyataan.
Masih ada pekerjaan besar. Masih ada kemiskinan yang harus diperangi. Masih ada ketimpangan yang harus dipangkas.
Masih ada korupsi yang harus diberantas.
Masih ada ketidakadilan yang harus diselesaikan. Masih ada rakyat yang menunggu negara benar-benar hadir.
Maka pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin pertanyaan yang paling jujur bukan:.“Apakah Indonesia sudah merdeka?”
“Seberapa jauh kemerdekaan Indonesia telah menjadi kemerdekaan bagi rakyatnya?”
Sebab negara bisa merdeka secara konstitusional. Tetapi rakyat belum tentu merasakan kemerdekaan secara sosial dan ekonomi.
Dan selama masih ada rakyat yang merasa tidak berdaya di hadapan kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan kekuasaan, perjuangan untuk memaknai kemerdekaan belum selesai. Kapan seluruh rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan itu?
Redaksi
