Barsela24news.com | Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan informasi tersebut pada 13 Agustus 2026 dalam rapat koordinasi khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta.
“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi.”
Menurut Sudaryono, standar sanitasi tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat MBG.
“Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi.”
3.000 DAPUR MASIH DALAM PEMERIKSAAN
BGN menyebut persoalan tidak berhenti pada 504 dapur yang telah ditutup.
Sekitar 3.000 dapur lainnya telah mendaftar dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing...”
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh SPPG memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan sebelum menjalankan pelayanan.
Dapur MBG bukan sekadar tempat memasak. Di fasilitas tersebut seluruh proses mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pemasakan hingga distribusi makanan harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
BGN TAK MAU AMBIL RISIKO
Penutupan 504 dapur menjadi sinyal bahwa BGN tidak ingin mengambil risiko terhadap dapur yang dinilai tidak memenuhi standar.
Program MBG menyasar anak-anak dan kelompok penerima manfaat dalam jumlah besar. Kesalahan atau kelalaian pada proses produksi makanan dapat berdampak luas.
Karena itu, pengawasan terhadap ribuan dapur menjadi pekerjaan penting yang tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan.
Publik juga berhak mengetahui secara transparan dapur mana saja yang ditutup, apa hasil pemeriksaannya, pelanggaran sanitasi apa yang ditemukan, serta bagaimana status sekitar 3.000 dapur yang kini masih diperiksa.
“INI URUSAN NYAWA ANAK-ANAK”
Pernyataan Sudaryono bahwa persoalan tersebut menyangkut nyawa anak-anak memperlihatkan tingginya risiko yang harus dikendalikan dalam pelaksanaan MBG.
Jika dapur dinyatakan tidak layak, maka penghentian operasional menjadi konsekuensi yang harus diterapkan secara konsisten.
Namun, langkah berikutnya juga penting: BGN bersama pemerintah daerah harus memastikan bahwa dapur yang nantinya dinyatakan layak benar-benar memenuhi standar, bukan sekadar lolos pemeriksaan administratif.
Dengan 504 dapur telah ditutup permanen dan sekitar 3.000 dapur masih diperiksa, pengawasan MBG kini menjadi perhatian publik.
Pertanyaannya: apakah dari 3.000 dapur tersebut akan kembali ditemukan dapur yang tidak layak dan harus ditutup?
BGN dituntut membuktikan bahwa ketegasan tersebut bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari sistem pengawasan permanen untuk memastikan setiap makanan yang dibagikan melalui program MBG benar-benar bergizi, higienis, aman, dan layak dikonsumsi.
Redaksi
