Barsela24news.com | Mataram, 3 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengembangkan kawasan Bendungan Batujai sebagai pusat terminal penerbangan pesawat air (hub dan hanggar seaplane) pariwisata berkualitas pertama di Indonesia. Proyek tersebut direncanakan dikerjakan oleh PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) sebagai investor.
Dalam tahap awal, proyek ini dirancang menghadirkan dua unit pesawat Twin Otter Seaplane yang akan melayani penerbangan menuju sejumlah destinasi wisata unggulan di kawasan Nusa Tenggara, di antaranya Benoa, Benete, Teluk Moyo, Labuan Bajo, Teluk Saleh, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, serta destinasi wisata lainnya.
Bendungan Batujai dipilih karena dinilai memiliki lokasi yang strategis, berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok serta memiliki kawasan perairan tawar yang dinilai mendukung operasional maupun perawatan pesawat air. Saat ini, PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) disebut telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, serta Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Pembangunan hub dan hanggar seaplane tersebut diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 5.000 meter persegi yang akan digunakan untuk pembangunan hanggar, fasilitas perawatan dan penyimpanan pesawat, dermaga apung, serta dock pendukung operasional.
Apabila terealisasi, proyek ini diharapkan mampu mempercepat akses menuju berbagai destinasi wisata yang selama ini hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Selain meningkatkan konektivitas, proyek tersebut diproyeksikan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berkualitas (quality tourism), membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan investasi di sektor resort, restoran, dan jasa wisata, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Namun demikian, di tengah rencana pembangunan tersebut muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat sekitar Bendungan Batujai. Sebagian warga menyampaikan keberatan dan meminta agar pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KNPI Nusa Tenggara Barat, Daud, menilai bahwa munculnya penolakan dari sebagian masyarakat merupakan hal yang wajar dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Adanya penolakan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat di sekitar Bendungan Batujai terhadap rencana pembangunan dermaga atau terminal seaplane merupakan hal yang wajar dan patut menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Daud.
Menurutnya, KNPI pada prinsipnya mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh proses pembangunan harus mengedepankan partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan dirasakan masyarakat sekitar.
Daud menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada investasi maupun kepentingan korporasi, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kesempatan berusaha yang adil dan berkelanjutan.
KNPI NTB juga mengajak pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat agar seluruh aspirasi dapat didengar dan dipertimbangkan secara objektif sebelum proyek dilaksanakan.
"Pembangunan yang baik bukan hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya dan tidak menjadi pihak yang terpinggirkan. Karena itu kami mendorong pemerintah membuka ruang dialog agar setiap kebijakan benar-benar mengedepankan kepentingan publik serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," tutup Daud.
Rencana pembangunan terminal seaplane di Bendungan Batujai dinilai berpotensi menjadi salah satu proyek strategis yang dapat memperkuat konektivitas pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, keberhasilan proyek tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun komunikasi yang terbuka, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (BR)
