HIMASUB: JANGAN CUMA RAJIN SPPD, HAK APARAT DESA HARUS JADI PRIORITAS!
Barsela24news.com | Meulaboh, 5 September 2026 — Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera memberikan kepastian dan menyelesaikan tunggakan honor aparatur desa se-Kota Subulussalam.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Subulussalam (HIMASUB) Kabupaten Aceh Barat, Eji Berasa. Ia mempertanyakan skala prioritas Pemkot Subulussalam apabila benar terdapat sekitar Rp34 miliar dana dari pemerintah pusat yang telah masuk ke daerah, sementara hak aparatur desa masih belum terselesaikan.
Menurut Eji, persoalannya bukan semata-mata soal ada atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan uang publik.
“Jangan cuma rajin keluar daerah. Persoalan di daerah sendiri diselesaikan dulu! Aparatur desa bekerja setiap hari, tetapi honornya malah tertunggak,” tegas Eji Berasa.
Ia meminta Pemkot Subulussalam menjelaskan secara terbuka mengenai sumber dana Rp34 miliar tersebut, kapan dana masuk ke kas daerah, untuk apa saja dialokasikan, serta apakah dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan tunggakan honor aparatur desa.
Eji menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran tersedia untuk mobilitas dan perjalanan dinas pejabat, tetapi ketika menyangkut hak aparatur desa justru selalu muncul alasan keterbatasan anggaran atau kendala administrasi.
“Jangan sampai pejabat nyaman melakukan perjalanan ke luar daerah, sementara aparatur desa harus menunggu honor yang menjadi haknya. Pemerintah harus punya rasa malu dan rasa tanggung jawab,” ujarnya.
HIMASUB TUNGGU SAMPAI AWAL OKTOBER
HIMASUB memberikan batas waktu moral kepada Pemkot Subulussalam agar persoalan tersebut tidak terus berlarut. Terlebih, pembahasan dan pelaksanaan anggaran perubahan 2026 telah berjalan.
Eji meminta tunggakan honor aparatur desa dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada awal Oktober 2026.
Jika pembayaran belum memungkinkan dilakukan sekaligus, HIMASUB meminta Pemkot membuka kepada publik skema pembayaran, jumlah tunggakan, sumber anggaran yang digunakan, serta jadwal pembayaran secara jelas.
“Kalau belum bisa dibayar sekaligus, buka ke publik skemanya. Jangan rakyat disuguhi janji. Kami tunggu sampai awal Oktober. Jangan sampai pemerintah terlihat punya uang untuk SPPD, tetapi tidak punya uang untuk membayar hak aparatur desa,” tegasnya.
DPRK DIMINTA JANGAN DIAM
HIMASUB juga mendesak DPRK Subulussalam menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Menurut Eji, DPRK perlu meminta penjelasan resmi Pemkot mengenai Rp34 miliar yang disebut telah masuk, termasuk sumber dana, rekening penerima, penggunaannya, serta posisi tunggakan honor aparatur desa.
“Ini uang publik. Maka publik berhak tahu. Jangan hanya melihat angka dalam dokumen anggaran. Pastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot tidak berlindung di balik alasan administratif apabila memang terdapat persoalan teknis dalam pembayaran.
Jika ada kendala administrasi, kata Eji, pemerintah harus menjelaskannya secara terbuka dan memberikan target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN SAMPAI SPPD LANCAR, HONOR DESA TERLAMBAT
Eji menegaskan, kritik HIMASUB bukan ditujukan untuk meminta pemerintah menghamburkan anggaran.
Sebaliknya, pemerintah diminta memastikan bahwa setiap rupiah uang daerah digunakan berdasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak meminta pemerintah menghamburkan uang. Kami meminta pemerintah tahu prioritas. Kalau uang Rp34 miliar memang sudah masuk, jangan hanya terasa di meja pejabat atau perjalanan ke luar daerah. Uang itu harus terasa sampai ke desa dan masyarakat.”
Menurutnya, aparatur desa merupakan bagian penting dalam pelayanan pemerintahan di tingkat paling bawah. Karena itu, keterlambatan pembayaran hak mereka tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
“Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung perjalanan pejabat, tetapi lupa menghitung penderitaan orang-orang yang setiap hari bekerja di desa. Selesaikan hak aparatur desa, jangan tunggu rakyat semakin kecewa,” pungkas Eji Berasa.
(Muhammad Fawazul Alwi)
