Megawati Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo, PDIP Pilih Diluar, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Sorotan

Barsela24news.com
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Foto: (Ist)

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan sikap politik partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Megawati mengaku pernah mendapat tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan, tetapi memilih menolaknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dengan tegas, Megawati menyampaikan bahwa dirinya tidak tertarik masuk ke dalam pemerintahan.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," ujar Megawati.

Pernyataan tersebut kembali memperjelas posisi politik PDIP di tengah dinamika pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Megawati juga pernah menjelaskan bahwa PDIP memilih menjadi partai penyeimbang, bukan sekadar mengejar posisi dalam kabinet.

Tidak hanya berbicara mengenai posisi politik partainya, Megawati juga menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Ia menyoroti kecenderungan masyarakat yang dinilai semakin takut menyampaikan pendapat dan seolah harus menunggu perintah sebelum mengambil sikap.

Menurut Megawati, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Ia juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menyinggung dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Megawati mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum.

Keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan kembali memunculkan pembahasan mengenai fungsi partai politik dalam sistem demokrasi presidensial.

Posisi di luar pemerintahan memberikan ruang bagi partai untuk menjalankan fungsi pengawasan politik, menyampaikan kritik, serta mengawal kebijakan pemerintah.

Namun, pengawasan tersebut tetap harus diwujudkan melalui sikap politik yang bertanggung jawab, berbasis data, dan berpijak pada kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut membuka ruang kritik dan memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi.

Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan tidak hanya membutuhkan dukungan politik, tetapi juga pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat.

Pernyataan Megawati tersebut menjadi perhatian karena disampaikan di tengah berbagai isu nasional, termasuk polemik penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Kini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, tetapi juga bagaimana partai tersebut menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Presiden Prabowo.

Sejauh mana sikap sebagai partai penyeimbang benar-benar diwujudkan dalam pengawalan kepentingan rakyat?

Demokrasi tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, sementara partai politik harus membuktikan keberpihakannya melalui kerja nyata.

Redaksi