Barsela24news.com | Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi membuka seleksi terbuka pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II. Seleksi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat birokrasi sekaligus menguji komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan.
Pendaftaran seleksi dijadwalkan berlangsung mulai 4 hingga 18 November 2026. Namun, hingga hari kedua pembukaan pendaftaran, belum ada peserta yang resmi mendaftar, meskipun sejumlah aparatur sipil negara (ASN) telah berkonsultasi mengenai persyaratan seleksi.
Kepala BKPSDM Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, menyampaikan bahwa setiap jabatan yang dilelang minimal harus memiliki empat pelamar. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi, masa pendaftaran akan diperpanjang sesuai ketentuan.
Adapun tujuh jabatan yang dibuka dalam seleksi tersebut meliputi:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Kepala Dinas Pariwisata.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong.
7. Asisten Administrasi Umum.
Dua jabatan, yakni Bakesbangpoldagri dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjadi bagian dari kebutuhan pengisian jabatan menjelang berakhirnya masa tugas pejabat yang saat ini menduduki posisi tersebut. Keduanya diketahui memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2026.
Pembukaan seleksi tujuh jabatan strategis ini bukan hanya persoalan mengisi kekosongan kursi birokrasi. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi ujian bagi Pemkab Lombok Timur dalam menerapkan sistem meritokrasi, yakni penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, dan kinerja.
Publik tentu berharap proses seleksi tidak sekadar menjadi formalitas administratif untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu.
Panitia seleksi harus mampu menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalitas. Segala bentuk intervensi politik, kedekatan personal, maupun kompromi kepentingan harus dihindari.
Sebab, jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan posisi strategis yang menentukan arah kebijakan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat Lombok Timur.
Dinas PUPR berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan kualitas pekerjaan proyek pemerintah. Dinas Pariwisata dituntut mampu mengembangkan potensi wisata dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah.
Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan generasi muda serta pengembangan prestasi olahraga. Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkaitan dengan penguatan ekonomi peternak dan perlindungan kesehatan hewan.
Di sisi lain, Bakesbangpoldagri memiliki peran penting menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.
Posisi Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong bahkan memiliki tanggung jawab yang sangat strategis karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat. Dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga keberanian melakukan pembenahan pelayanan rumah sakit.
Sementara Asisten Administrasi Umum dituntut mampu memperkuat tata kelola administrasi dan koordinasi pemerintahan daerah.
Pemkab Lombok Timur perlu memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mulai dari pemeriksaan administrasi, penilaian kompetensi, rekam jejak, wawancara hingga penetapan tiga besar calon pejabat harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah peserta yang lolos benar-benar memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugasnya.
Jangan sampai proses seleksi jabatan strategis justru memunculkan persepsi publik bahwa posisi birokrasi hanya menjadi ruang kompromi kepentingan.
Momentum Membenahi Birokrasi Lombok Timur
Seleksi tujuh jabatan eselon II ini harus menjadi momentum pembenahan birokrasi di bawah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Pejabat yang terpilih nantinya tidak cukup hanya memiliki kedekatan dengan lingkungan kekuasaan. Mereka harus mampu menunjukkan kinerja nyata, menyelesaikan persoalan OPD, meningkatkan serapan anggaran secara berkualitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kini, publik menunggu hasil dari proses seleksi tersebut.
Apakah tujuh jabatan strategis ini akan benar-benar diisi oleh figur terbaik berdasarkan kompetensi dan integritas, atau justru menjadi ajang perebutan posisi di lingkungan birokrasi?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi bukan sekadar slogan. Meritokrasi bukan sekadar aturan. Keduanya harus dibuktikan melalui proses seleksi yang jujur, objektif, profesional, dan bebas intervensi.
Laporan: Bagoes
