JAYAPURA, 4/11/ 2026 - Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menggelar Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan permintaan terhadap layanan imunisasi rutin sekaligus memperkuat kesiapsiagaan polio di wilayah perbatasan Papua.
Workshop yang berlangsung pada 1-2 September 2026 lalu di Kota Jayapura ini diikuti oleh sekitar 40 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader posyandu, akademisi dari Universitas Cenderawasih dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tim Imunisasi Papua Juara, serta perwakilan influencer media sosial.
Workshop ini merupakan tindak lanjut dari Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 yang dilaksanakan di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Survei tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait polio dan imunisasi. Hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar tentang polio, sementara hanya 20 dari 164 responden, atau sekitar 12 persen, yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar.
Selain itu, lebih dari separuh responden masih beranggapan bahwa polio sudah tidak ada di Indonesia.
Padahal, pada tahun 2024, kasus polio kembali ditemukan di Papua dan memicu penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya bergantung pada tersedianya vaksin dan layanan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, memahami pentingnya imunisasi, dan mengambil keputusan untuk melengkapi imunisasi anak.
“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan,” ujar Iswahyudi, Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office,
Ia menambahkan bahwa risiko polio di wilayah perbatasan merupakan ancaman yang nyata. Pada triwulan keempat tahun 2025, Papua Nugini melaporkan puluhan kasus polio, sementara ribuan warga melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini setiap tahun, baik melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan perilaku tanpa mengabaikan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Elinus Tabuni, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Menurutnya, hasil survei menunjukkan bahwa tantangan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan vaksin, tetapi juga dengan akses terhadap informasi dan pengetahuan masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elinus.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat penyampaian informasi imunisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kominfo, diharapkan dapat memastikan media KIE yang dihasilkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal.
Merancang Strategi Komunikasi dari Kebutuhan Masyarakat
Melalui workshop ini, para peserta bersama-sama merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan SCK, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal, hingga pengembangan desain media dan rencana implementasinya.
Pendekatan ini memastikan bahwa media KIE yang dikembangkan tidak hanya menyampaikan informasi tentang imunisasi, tetapi juga menjawab pertanyaan, kekhawatiran, dan kebutuhan komunikasi yang diidentifikasi langsung dari masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk sebuah tim kecil yang melibatkan Dinas Kesehatan, UNICEF, dan para pemangku kepentingan terkait untuk memfinalisasi desain media yang telah dikembangkan. Media tersebut selanjutnya akan diujicobakan bersama masyarakat sebelum diproduksi dan digunakan secara lebih luas.
Workshop ini menghasilkan sedikitnya enam jenis media KIE, yaitu:
● poster tentang penyakit polio dan pentingnya imunisasi
● media skrining kesehatan dan status imunisasi di pos lintas batas
● video testimoni orang tua atau pengasuh yang rutin membawa anak ke posyandu untuk imunisasi
● video dukungan dari influencer serta tokoh agama dan tokoh masyarakat
● pesan suara untuk pengumuman jadwal dan ajakan imunisasi melalui pengeras suara
● media visual tentang Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), yang dilengkapi dengan kartu ajakan imunisasi antar orang tua untuk mendukung komunikasi interpersonal saat pelayanan di Posyandu.
Media KIE tersebut ditargetkan mulai digunakan dan didistribusikan pada minggu keempat September 2026 lalu.
Materi ini juga akan dimanfaatkan dalam pelatihan Komunikasi Antarpribadi (KAP) bagi kader posyandu untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat terkait imunisasi.
Dinas Kesehatan dan UNICEF juga akan mengembangkan mekanisme pemantauan pemanfaatan media melalui social listening, sehingga informasi mengenai pertanyaan, kekhawatiran, dan percakapan masyarakat dapat digunakan untuk terus memperbaiki strategi komunikasi dan memperkuat permintaan terhadap layanan imunisasi.
Komitmen Lintas Sektor untuk Menjangkau Lebih Banyak Keluarga
Workshop ini juga menghasilkan komitmen dari berbagai sektor untuk mendukung implementasi strategi komunikasi secara berkelanjutan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura akan mendukung penyebarluasan materi melalui media sosial, videotron, dan jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di lima distrik.
Sementara itu, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan mengintegrasikan materi KIE ke dalam kegiatan rutin pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita. BKKBN juga akan mendukung penyebarluasan informasi melalui kanal komunikasi yang dimiliki serta kegiatan webinar terkait imunisasi.
Badan Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat penyebaran informasi kesehatan di pintu masuk dan keluar wilayah perbatasan, termasuk melalui penguatan kegiatan skrining dan pencatatan status imunisasi anak. Selain itu, BKK akan mendukung pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan terhadap potensi risiko kesehatan di wilayah perbatasan.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Papua dan para mitra berharap strategi komunikasi yang dikembangkan dapat membantu memastikan lebih banyak keluarga memperoleh informasi yang tepat dan terdorong untuk melengkapi imunisasi anak.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dari penguatan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Papua dalam menghadapi risiko polio di wilayah perbatasan.
Tentang Kegiatan Ini
Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE dengan Konteks Lokal Papua diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan permintaan terhadap layanan imunisasi rutin dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio, khususnya di wilayah perbatasan Papua.
Narahubung
Nama : Iswahyudi
Email : iiswahyudi@unicef.org
No. HP : 082194624655
Laporan : Redaksi
