PROYEK JALAN BATUDULANG MILIARAN RUPIAH BARU SEUMUR JAGUNG SUDAH HANCUR M. TAUFAN: INI BUKAN KERUSAKAN BIASA, INI DUGAAN KEJAHATAN ANGGARAN. GUBERNUR NTB JANGAN ASAL-ASALAN KERJAKAN PROYEK DI SUMBAWA, USUT TUNTAS SAMPAI KE AKAR-AKARNYA

Barsela24news.com

Sumbawa, 21 November 2026 - Proyek pembangunan jalan di kawasan Batudulang, Kabupaten Sumbawa, yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari uang rakyat, kini berubah menjadi simbol kegagalan, simbol pemborosan, dan simbol pengkhianatan terhadap amanah publik.

Baru seumur jagung selesai dikerjakan, jalan itu sudah hancur. Badan jalan ambles. Aspal retak memanjang. Bahu jalan longsor. Drainase tidak berfungsi. Di sejumlah titik, jalan bahkan tidak lagi bisa dilalui dengan aman. Dokumentasi foto dan video warga yang beredar di lapangan menunjukkan kerusakan yang tidak wajar untuk sebuah proyek baru. Kerusakan seperti ini bukan karena usia. Bukan karena cuaca semata. Kerusakan seperti ini kuat diduga karena pekerjaan yang asal jadi, pengawasan yang lemah, dan kemungkinan adanya permainan anggaran sejak dari awal.

Tokoh masyarakat Sumbawa, M. Taufan, menyoroti keras kondisi tersebut dan mendesak agar kasus ini tidak ditutup dengan dalih perbaikan kecil, tidak diselesaikan dengan tambal-sulam, dan tidak dilupakan begitu saja.

Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini soal uang rakyat miliaran rupiah yang diduga dihambur-hamburkan untuk pekerjaan yang tidak berkualitas. Ini soal keselamatan nyawa pengguna jalan. Ini soal harga diri masyarakat Sumbawa yang terus dijadikan objek proyek, tapi tidak pernah merasakan manfaat proyek yang layak.

Gubernur NTB jangan asal-asalan dalam mengerjakan proyek di Sumbawa. Sumbawa bukan tempat buang proyek gagal. Sumbawa bukan tempat uji coba kontraktor yang tidak profesional. Kalau kerjanya seperti ini, rakyat yang jadi korban, sementara yang menikmati uang proyek justru pihak-pihak yang tidak pernah merasakan penderitaan warga Batudulang, tegas M. Taufan, Sabtu 21 November 2026.

FAKTA DI LAPANGAN YANG TIDAK BISA DIBANTAH

Dari hasil penelusuran awal, pantauan warga, dan dokumentasi visual yang diterima, ditemukan sejumlah fakta yang sangat mengkhawatirkan:

Pertama, umur proyek masih sangat muda, tetapi kerusakannya sudah masif dan merata, bukan hanya satu titik kecil.

Kedua, pola kerusakan menunjukkan dugaan pengurangan kualitas material, ketebalan lapisan yang tidak sesuai spesifikasi, pemadatan yang tidak maksimal, dan pekerjaan drainase yang tidak tuntas.

Ketiga, hingga hari ini belum ada penjelasan resmi yang terbuka dan jujur dari pihak pelaksana dan pihak pengawas tentang penyebab kerusakan tersebut.

Keempat, belum ada tindakan perbaikan total yang sebanding dengan besarnya kerusakan dan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.

Bagi M. Taufan, empat fakta ini sudah cukup menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk turun tangan. Tidak perlu menunggu jalan itu memakan korban jiwa dulu baru ada yang bergerak.

Kalau proyek miliaran bisa hancur dalam hitungan bulan, pertanyaannya sederhana: ke mana uangnya pergi, siapa yang mengawasi, siapa yang menandatangani serah terima, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pertanyaan ini harus dijawab dengan dokumen, bukan dengan janji, ujar M. Taufan.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM: DARI ADMINISTRASI SAMPAI PIDANA

M. Taufan menegaskan, kasus Jalan Batudulang harus dilihat secara utuh, bukan hanya sebagai kerusakan teknis. Jika dalam prosesnya terbukti ada unsur kesengajaan, kelalaian berat, mark-up harga, pengurangan volume, pengurangan spesifikasi, pemalsuan laporan, atau persekongkolan dalam lelang, maka persoalan ini harus naik ke ranah pidana.

M. Taufan tidak menuduh siapa pun bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun ia menegaskan bahwa dugaan hukumnya sangat kuat dan wajib diuji secara terbuka melalui proses hukum yang independen dan transparan.

Adapun dasar hukum yang relevan untuk diuji dalam kasus ini antara lain:

1. KUHP BARU - UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat. Termasuk di dalamnya perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara.

Pasal 607 sampai Pasal 609 KUHP Baru: Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika pejabat yang berwenang menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka pasal ini patut diuji.

Pasal 610 dan Pasal 611 KUHP Baru: Tindak pidana suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, termasuk dalam proses lelang, penunjukan, pengawasan, dan pencairan proyek.

Pasal 620 sampai Pasal 622 KUHP Baru tentang Penipuan dalam Pelaksanaan Pekerjaan: Jika dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan penipuan, pengurangan kualitas bahan, penggunaan bahan yang tidak sesuai kontrak, atau perbuatan curang lainnya yang merugikan pemberi kerja atau negara.

Pasal 475 sampai Pasal 478 KUHP Baru tentang Perusakan dan Penghancuran Barang: Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian berat yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merusak fasilitas umum milik negara.

Pasal 263 sampai Pasal 266 KUHP Baru tentang Pemalsuan Surat: Jika dalam dokumen proyek, seperti laporan kemajuan, hasil uji laboratorium, berita acara serah terima, atau dokumen PHO dan FHO, ditemukan adanya pemalsuan atau keterangan yang tidak sesuai fakta.

2. UNDANG-UNDANG TIPIKOR - UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UU NOMOR 20 TAHUN 2001

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 7 ayat 1 huruf a: Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat 1 huruf b: Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut.

Pasal 7 ayat 1 huruf c: Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara atau keamanan orang atau barang, berlaku secara mutatis mutandis untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membahayakan keselamatan publik.

Pasal 12 huruf e dan huruf f: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI JO. PP NOMOR 22 TAHUN 2020 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2021

Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan atau pekerjaan konstruksi dalam masa pemeliharaan dan masa tanggung jawab. Kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau penggunaan material yang tidak sesuai standar, menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa dan konsultan terkait.

Sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan sertifikasi badan usaha, hingga blacklist dan tidak boleh mengikuti tender pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN JO. PP NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN

Penyelenggara jalan wajib menjamin jalan dalam kondisi layak fungsi, aman, nyaman, dan memenuhi standar pelayanan minimal. Penyelenggara jalan yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian mutu dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, hingga pidana jika kelalaiannya mengakibatkan kerugian dan membahayakan pengguna jalan.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh dokumen proyek yang dibiayai APBD atau APBN, seperti kontrak, RAB, HPS, spesifikasi teknis, hasil uji laboratorium, laporan pengawasan, dan berita acara serah terima, adalah informasi publik yang wajib dibuka, kecuali informasi yang dikecualikan secara tegas oleh undang-undang. Penutupan dokumen proyek justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Setiap keputusan pejabat yang menerbitkan persetujuan, pencairan, atau serah terima atas pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, dapat diuji keabsahannya. Jika terbukti ada maladministrasi, keputusan tersebut dapat dibatalkan dan pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi.

DUGAAN POLA YANG WAJIB DIBONGKAR APARAT PENEGAK HUKUM

M. Taufan mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya memeriksa kerusakan fisik jalan, tetapi juga membongkar pola di balik proyek tersebut. Beberapa pola yang patut diduga dan harus dibuktikan atau dibantah secara hukum antara lain:

Diduga adanya kongkalikong dalam proses lelang, mulai dari pengaturan pemenang, pengondisian dokumen, hingga persekongkolan harga.

Diduga adanya pengurangan volume dan kualitas pekerjaan secara sistematis, seperti ketebalan aspal, agregat, dan lapis pondasi yang tidak sesuai kontrak.

Diduga adanya pengawasan yang lemah atau pengawasan yang sengaja dilemahkan, sehingga pekerjaan yang buruk tetap dinyatakan selesai dan layak bayar.

Diduga adanya pencairan 100 persen meskipun kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, termasuk penerbitan PHO yang terlalu dipaksakan.

Diduga adanya aliran dana yang tidak wajar kepada pihak-pihak yang tidak berhak, yang harus ditelusuri melalui audit forensik dan penelusuran rekening.

Jika pola-pola ini terbukti, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan dugaan kejahatan yang terorganisir terhadap uang rakyat, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

KERUGIAN RAKYAT: BUKAN HANYA UANG, TAPI JUGA KESELAMATAN DAN MASA DEPAN

M. Taufan menekankan bahwa kerugian dalam kasus ini tidak bisa dihitung hanya dari nilai proyek yang tertera di kontrak. Kerugian rakyat jauh lebih besar dari itu.

Pertama, kerugian keuangan negara karena anggaran miliaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan infrastruktur yang layak dan berumur panjang.

Kedua, kerugian ekonomi warga Batudulang karena akses transportasi yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Ketiga, kerugian keselamatan karena jalan yang ambles dan longsor sangat rawan menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua, anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

Keempat, kerugian kepercayaan publik karena masyarakat semakin tidak percaya bahwa proyek pemerintah benar-benar dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

Proyek jalan itu seharusnya menjadi jalan rezeki, jalan pendidikan, jalan kesehatan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, jalan itu berubah menjadi jalan penderitaan, jalan bahaya, dan jalan yang membuka luka lama tentang betapa mudahnya uang rakyat dikhianati, kata M. Taufan.

8 TUNTUTAN TEGAS M. TAUFAN

1. Audit Investigatif Total dan Terbuka: Desak BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi NTB, Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dan APIP untuk segera melakukan audit investigatif dan audit forensik atas Proyek Jalan Batudulang, mulai dari perencanaan, penganggaran, lelang, kontrak, pelaksanaan, pengawasan, pencairan, hingga serah terima. Hasil audit harus diumumkan ke publik, bukan disembunyikan.

2. Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian: Desak Kejaksaan Tinggi NTB, Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Kepolisian Daerah NTB untuk segera membuka penyelidikan, memeriksa PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga pihak yang menandatangani persetujuan pencairan dan serah terima.

3. Buka Seluruh Dokumen Proyek ke Publik: Kontrak, RAB, HPS, spesifikasi teknis, gambar kerja, hasil uji laboratorium, laporan harian, laporan mingguan, laporan pengawasan, dan berita acara PHO dan FHO harus dibuka sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada alasan untuk menutup dokumen proyek yang dibiayai uang rakyat.

4. Perbaiki Total dengan Biaya Kontraktor, Bukan APBD Baru: Kontraktor wajib memperbaiki total kerusakan dengan biaya sendiri dalam masa garansi dan masa tanggung jawab, sesuai kontrak. Jangan ada lagi anggaran baru dari APBD untuk memperbaiki proyek yang baru seumur jagung sudah rusak. Itu sama saja rakyat disuruh membayar dua kali untuk kesalahan yang sama.

5. Blacklist dan Cabut Izin Jika Terbukti Curang: Jika terbukti ada pengurangan volume, pengurangan kualitas, pemalsuan dokumen, atau persekongkolan, maka kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas harus di-blacklist, dicabut sertifikasinya, dan diproses pidana tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, tanpa intervensi politik.

6. Ganti Rugi dan Jaminan Keselamatan: Pemerintah wajib memasang rambu peringatan, pembatas, dan pengamanan di titik-titik yang berbahaya, serta bertanggung jawab penuh jika ada warga yang menjadi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan tersebut.

7. Evaluasi Total Proyek Infrastruktur di Sumbawa: Jadikan kasus Batudulang sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh proyek jalan dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB yang diduga mengalami pola yang sama, baru selesai sudah rusak.

8. Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan: Pemerintah wajib membuka ruang pengawasan partisipatif bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pers, dan LSM, agar setiap proyek bisa diawasi sejak dari awal, bukan baru ribut setelah uangnya habis dan jalannya hancur.

PESAN KEPADA GUBERNUR NTB DAN PEMERINTAH DAERAH

M. Taufan menyampaikan pesan langsung kepada Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, DPRD Provinsi NTB, dan DPRD Kabupaten Sumbawa agar tidak menutup mata dan tidak berlindung di balik birokrasi.

Jangan jadikan Sumbawa sebagai ladang proyek asal jadi. Jangan jadikan Batudulang sebagai contoh buruk yang dibiarkan. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir, pemerintah tegas, dan pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada kontraktor nakal.

Jika pemerintah serius, buktikan dengan tindakan, bukan dengan klarifikasi dan janji. Umumkan hasil audit. Umumkan siapa yang bertanggung jawab. Proses secara hukum siapa yang bersalah. Perbaiki jalan itu sampai benar-benar layak. Itu baru namanya pemerintah yang bekerja untuk rakyat.

Sebaliknya, jika kasus ini dibiarkan, jika tidak ada yang diperiksa, jika tidak ada yang dihukum, maka masyarakat akan menyimpulkan sendiri bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dan itu adalah bahaya terbesar bagi kepercayaan publik dan bagi masa depan demokrasi di NTB.

PENUTUP: RAKYAT SUMBAWA TIDAK AKAN DIAM

Kami tidak menuduh siapa pun bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi kami juga tidak akan diam melihat uang rakyat miliaran rupiah berubah menjadi jalan yang hancur dalam hitungan bulan.

Kami akan terus mengawal kasus ini. Kami akan terus bersuara. Kami akan terus mendorong aparat penegak hukum, BPK, DPRD, dan pers untuk bekerja. Jika hari ini tidak ada yang bergerak, besok kami akan bergerak lebih besar lagi, dengan data, dengan bukti, dengan dukungan masyarakat.

Jalan Batudulang harus menjadi titik balik. Titik balik untuk bersih-bersih proyek infrastruktur di NTB. Titik balik untuk menghentikan budaya asal jadi. Titik balik untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.

Jangan sampai rakyat Sumbawa terus jadi korban proyek asal jadi. Usut tuntas, bongkar sampai ke akar, hukum seberat-beratnya jika terbukti ada kejahatan anggaran, pungkasnya. (Red BR)
Tags