MATARAM, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik 9,245 persen atau bertambah Rp247.198 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Penetapan dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kenaikan ini menjadi kabar penting bagi pekerja dan buruh di NTB. Namun, di balik angka kenaikan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah tambahan penghasilan sebesar Rp247.198 per bulan benar-benar cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat?
Kenaikan UMP tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan persentase kenaikan tanpa memastikan daya beli pekerja benar-benar membaik.
Kebutuhan pokok, biaya transportasi, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi beban nyata yang harus ditanggung pekerja setiap bulan.
Bagi buruh yang menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga pada upah bulanan, tambahan Rp247 ribu bukan angka yang bisa dipandang sebelah mata. Namun, angka tersebut juga perlu diuji dengan kondisi riil pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pengupahan bukan sekadar berapa persen kenaikannya, melainkan sejauh mana upah tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak.
NTB memiliki potensi ekonomi dari sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan berbagai sektor usaha lainnya.
Namun, pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Jangan sampai aktivitas ekonomi tumbuh, investasi meningkat, dan keuntungan usaha berkembang, sementara pekerja masih berhadapan dengan persoalan upah rendah, ketidakpastian kerja, serta lemahnya perlindungan ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan UMP tidak berhenti sebagai dokumen keputusan gubernur, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan sesuai ketentuan.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB memiliki pekerjaan penting setelah penetapan UMP 2027.
Pengawasan terhadap perusahaan harus diperkuat untuk memastikan pembayaran upah sesuai ketentuan, mencegah praktik pembayaran di bawah upah minimum bagi pekerja yang berhak, serta membuka ruang pengaduan yang mudah diakses buruh.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang belum sepenuhnya menikmati perlindungan ketenagakerjaan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa kebijakan kenaikan UMP benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja.
Kenaikan upah harus diikuti pengawasan, perlindungan hak pekerja, dialog yang terbuka dengan serikat buruh, serta kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Jangan sampai UMP naik di atas kertas, tetapi kesejahteraan buruh tetap tertinggal dalam kehidupan nyata.
Sebab, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi dan angka ekonomi. Keberhasilan pemerintah juga harus terlihat dari kemampuan masyarakat pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bermartabat. (Red)
