Jakarta,- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal video viral yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara. Kemenkeu menegaskan, potongan video tersebut hoaks dan menyesatkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak pernah melontarkan pernyataan seperti yang beredar di media sosial. “Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara,” kata Deni, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, video itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025 lalu. Menurutnya, konteks asli sambutan Menkeu justru menyoroti rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi guru dan dosen di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyebut rendahnya gaji guru dan dosen menjadi tantangan serius bagi keuangan nasional. “Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ucapnya.
Sri Mulyani juga menyinggung pertanyaan mendasar: apakah negara harus menanggung sepenuhnya beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Ia tidak merinci bentuk partisipasi tersebut, tetapi menekankan perlunya kolaborasi agar kualitas pendidikan meningkat.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, atau sekitar 20 persen dari total belanja negara. Dana tersebut tersebar dalam sejumlah program strategis, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri, hingga beasiswa LPDP. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk digitalisasi pembelajaran, tunjangan profesi guru non-PNS bagi 477 ribu guru, serta sertifikasi bagi 666 ribu guru.
Tak hanya itu, sekitar 22 ribu sekolah mendapatkan program pembangunan dan rehabilitasi, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dibiayai dari anggaran pendidikan 2025. Menurut Sri Mulyani, belanja pendidikan terbagi dalam tiga klaster utama: untuk murid dan mahasiswa, untuk guru dan dosen, serta untuk sarana prasarana pendidikan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kabar baik bagi para guru. Mulai 2025, gaji guru ASN dan non-ASN akan mengalami kenaikan signifikan sebagai bentuk penghargaan negara terhadap profesi pendidik.
Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan setara satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN atau PPPK mendapat kenaikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta. Anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru naik menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025.
Selain kenaikan gaji, pemerintah juga menyiapkan Program Profesi Guru (PPG) untuk 806 ribu guru ASN dan non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Program ini ditujukan agar kesejahteraan guru sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Dengan klarifikasi ini, Kemenkeu berharap publik tidak lagi terjebak dalam misinformasi yang menyesatkan. “Pemerintah berkomitmen penuh meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Video yang beredar itu tidak benar dan harus diluruskan,” tegas Deni. (@l)
