Jakarta,- Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Desakan ini muncul setelah dampak bencana semakin meluas dan jumlah korban terus bertambah di tiga provinsi tersebut.
Menurut Azhari, kondisi saat ini jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya secara mandiri. Ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah rusak berat, akses jalan utama terputus, dan jaringan komunikasi lumpuh di sejumlah wilayah—terutama di Aceh yang menjadi kawasan paling terdampak.
“Aceh mengalami kerusakan parah. Jaringan telekomunikasi putus, banyak wilayah terisolir, dan masyarakat tidak bisa diakses. Ini sudah di luar kapasitas daerah,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak hanya melanda Aceh, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam skala kerusakan yang hampir serupa. Kerugian masyarakat di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah, sementara sejumlah kawasan hingga kini belum mendapatkan suplai bantuan karena akses yang tertutup banjir dan longsor.
“Penanganan harus cepat, tepat, dan terkoordinasi. Jika dibiarkan hanya dengan kemampuan provinsi, proses penyelamatan dan distribusi bantuan akan sangat lambat,” lanjutnya.
Azhari juga menegaskan bahwa status darurat tingkat provinsi yang telah ditetapkan di Aceh dan Sumatera Barat tidak lagi memadai, mengingat cakupan bencana yang meluas dan mempengaruhi sebagian besar Pulau Sumatera.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan langkah luar biasa dengan menaikkan status penanganan menjadi Bencana Nasional, sehingga seluruh potensi negara—TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kementerian terkait, hingga dukungan logistik nasional—dapat dikerahkan secara lebih terstruktur dan terfokus.
“Infrastruktur jalan, jembatan, rumah ibadah, sekolah, pesantren, hingga lahan pertanian banyak yang hancur. Tanpa status Bencana Nasional, penanganan lapangan akan tersendat,” ujarnya lagi.
Azhari menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa percepatan penetapan status bencana merupakan langkah mulia demi kemanusiaan, demi menyelamatkan lebih banyak nyawa, mempercepat pemulihan, dan memastikan masyarakat Sumatera tidak dibiarkan menghadapi bencana ini sendirian. (*)
